Artikel

PENDOKUMENTASIAN MASYARAKAT ADAT PENTING DILAKUKAN

LOMBOK, BL- Penyelesaian identifikasi dan pendokumentasian masyarakat adat menjadi penting untuk dilakukan, seiring semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan makin masifnya pembukaan lahan oleh perkebunan besar dan kegiatan pertambangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasmita Widodo, Koordinator Working Group Indigenous Indonesia-People Indonesia (WGII) dalam Konferensi Pers ICCA South East Asia Knowledge Sharing Capacity Building Event di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Jum’at, 21 Agustus 2015.

“Saat ini WGII sedang melengkapi dokumentasi dan pemetaan wilayah adat-lokal. Tantangan terbesarnya tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah masyarakat adat-lokal. Harapannya, WGII dapat menjadi simpul jaringan gerakan pelestarian alam dan kearifan lokal yang ada di Indonesia,” kata Kasmita melalui siaran persnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam melestarikan alam dan wilayahnya. Masyarakat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan misalnya, telah mempraktekan Borong Karamaka dari generasi ke generasi. Masyarakat Haruku di Maluku mempraktekan Sasi dalam memantau pertumbuhan ikan lompa, untuk memastikan ketersediaan saat waktu panen tiba dan sekaligus memastikan regenerasi populasi ikan lompa. Masyarakat Dayak Kenyah di Malinau, Kalimantan Utara yang melindungi kawasan hutan dan daerah aliran sungai dalam bentuk Tana Ulen.

“Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9/2006 Lombok Timur dan No. 10/2006 yang mengatur pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat local. Perda ini juga dikenal dengan awig-awig pendekatan adat dan partisipatif untuk pengelolaan sumber daya,” ujar Amin Abdullah, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN) Lombok. “Namun penerapan awig-awig ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat agar tradisi melaut yang arif tetap lestari,” tambah Amin.

Pentingnya pengakuan dan dukungan Negara dalam identifikasi masyarakat adat dan kebutuhannya juga dirasakan oleh oleh partisan dari Negara lain, Filiphina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Timor Leste dan Taiwan. Di Vietnam, saat ini mereka juga akan membentuk Working Group dan akan melakukan identifikasi tantangan masyarakat adat di Vietnam.

Di Sabah, Malaysia, sudah melangkah lebih maju. Mereka akan mengadakan pertemuan semua stakeholder yang terkait seperti LSM, Pemerintahan, Donor dan Komunitas adat untuk membentuk suatu Kelompok kerja. “Selain target membentuk suatu working group, tujuan kami adalah ingin menjunjung kembali kearifan lokal yang ada di Malaysia,” ungkap Gordon John Thomas dari PACOS Trust yang selama ini aktif mendampingin masyarakat adat di Sabah, Malaysia.

Salah satu kearifan lokal masyarakat adat di Sabah, Malaysia adalah Tagal atau peraturan lokal. Tagal Sungai misalnya, berisi aturan adat dalam mengambil ikan. Mereka memiliki zona-zona yang berbeda dalam menangkap ikan di sungai. Setiap zona mempunyai aturan penangkapan yang berbeda-beda sesuai dengan ikan-ikan yang dilindungi. Zona merah adalah wilayah sungai dimana ikan-ikannya harus dilindungi, dan hanya boleh mengambil ikan dalam jangka waktu tertentu untuk dikonsumsi. Zona kuning dan hijau merupakan zona bahaya untuk menangkap ikan dari jenis yang lainnya.
Melihat tantangan ini, ICCA Consortiom hadir untuk menguatkan kearifan lokal di semua Negara anggota. Dalam kegiatan ini hadir pula Terence Hay-Edie, Programme Manager GSI Support UNDP GEF SGP. Global Support Initiative atau GSI merupakan kolaborasi inisiatif yang didukung oleh UNDP GEF SGP, Kementerian Lingkungan Jerman (BMU), ICCA Consortium, IUCN dan UNEP WCMC Mendukung ICCA serta promosi keefektifannya melalui peningkatan kapasitas ICCA Consortium. “Kami melihat banyaknya potensi sumber daya alam dan budaya yang tinggi di Indonesia. Senang sekali dalam kegiatan ini kita saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang masyarakat adat di Asia Tenggara terutama di Indonesia yang perlu digali dan didukung,” tutup
Terence Hay-Edie.

http://www.beritalingkungan.com/2015/08/pendokumentasian-masyarakat-adat.html

Belajar Konservasi Dari Masyarakat Adat Se-Asia. Seperti Apa Itu?

Masyarakat adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan dikenal karena konsistensinya untuk mempertahankan tradisi leluhur. Mereka menolak modernitas, tanpa listrik, jalan beraspal dan kemewahan lainnya. Mereka mempertahankan kawasan hutan mereka seluas 374 hektar tetap alami tak tersentuh. Tabu dimasuki kecuali untuk kebutuhan ritual utama mereka.

Kawasan Ammatoa Kajang hanyalah satu dari sekian kawasan hutan yang tetap dijaga kelestariannya oleh masyarakat lokal, yang disebut wilayah dan perbatasan komunitas terkonservasi milik masyarakat adat (Indigeneous People’s Community Conserved Area and Territories/ICCA). Sejak 2011, sebuah kelompok kerja ICCA yang disebut Working Group ICCAs Indonesia (WGII) terbentuk di Indonesia, beranggotakan beberapa lembaga antara lain PUSAKA, JKPP, NTFP-EP, AMAN, WWF Indonesia, HuMa, WALHI, BRWA, KIARA dan Sawit Watch.

ICCA sendiri sebenarnya merupakan sebuah inisiatif global di 26 negara. Di tingkat Asia Tenggara, selain Indonesia sejumlah negara juga sedang mendorong pendokumentasian ICCA, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Timor Leste, plus Taiwan.

Kenapa masyarakat adat perlu didorong untuk konservasi kawasan?

Menurut Taghi Farvar, Presiden ICCA, masyarakat adat kini sedang terusir dari tanahnya sendiri, padahal mereka sebenarnya memiliki peran yang besar untuk menjaga kelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati.

“Dengan mempertahankan masyarakat adat di wilayahnya, maka mereka akan mempertahankan alam dan menjaga keanekaragaman hayati,” ungkapnya pada Workshop Berbagi Pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas ICCA tingkat Regional, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (18/08/2015).

Di Indonesia, menurut Taghi, hingga saat ini, setelah 70 tahun merdeka, tetap saja ada masyarakat adat banyak yang kehilangan tanah mereka. “Dari 1.128 komunitas adat yang ada, sebagian besar belum memperoleh hak-haknya komunal mereka.”Masyarakat gelar ritual adat, mensyukuri anugerah Tuhan, akan alam. Masyarakat pun wajib untuk menjaga alam hingga tidak rusak. Foto: Formada NTT

Kondisi yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dari hasil presentasi yang disampaikan oleh perwakilan Negara seperti di Filipina, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Taiwan, hampir semuanya membahas bagaimana semakin tergusurnya masyarakat adat dari wilayahnya, baik oleh negara ataupun perusahaan-perusahaan. Padahal masyarakat adat mampu menjadi penjaga  keanekaragaman hayati di hutan di wilayah mereka tinggal.

Seperti yang terjadi di Filipina, mereka  kehilangan tanah karena kepentingan pribadi dan industri ekstraktif karena belum bisa menghadapi pihak swasta atau perusahaan asing yang terkadang didukung oleh pemerintah pusat.

“ICCA adalah pilihan yang paling layak untuk konservasi alam, keberlanjutan mata pencaharian, pemerataan manfaat sosial ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya dan identitas lokal di Filipina,” ujar Masli Quilaman, Director IV National Commision on Indigeneous People Philipines.

Menurutnya, kebijakan pasar yang didorong pemerintah melalui industri ekstraktif skala besar merusak integritas ICCA.

Contoh lain, kisah keberhasilan masyarakat adat dalam hal konservasi disampaikan oleh Temenggung Grip dari Suku Rimba, yang tinggal di hutan Taman Bukit Dua Belas, Jambi. “Suku Rimba sangat bergantung dengan alam, terutama hutan,” katanya.

Suku Rimba menjaga hutan dan lingkungan tempat mereka tinggal dengan   beberapa peraturan yang harus ditaati masyarakatnya dan pendatang di hutan Bukit Dua Belas. Pelanggaran seperti penebangan pohon keramat, dihukum denda dengan kain adat. “Larangan dan denda ini dibuat semata-mata untuk menjaga ekosistem kita,” katanya.

Sutej Hugu, peserta dari Taiwan memaparkan bahwa di Taiwan ada peraturan tertentu untuk konservasi alam, seperti aturan larangan konsumsi jenis ikan tertentu. “Hal ini  diberlakukan untuk menjaga ekosistem laut menjadi terjaga, karena tidak semua ikan yang kami miliki di laut dikonsumsi,” kata Sutej.

Catharina Dwihastarini, Koordinator Nasional Global Environment Facility Small Grant Programme (GEF SGP) di Indonesia, menjelaskan bahwa tujuan inisiatif ICCA ini adalah meningkatkan kapasitas tentang ICCA di Indonesia dan Asia Tenggara lainnya, untuk mendorong refleksi kolektif dan berbagi tentang isu-isu kunci, peluang dan ancaman atau masalah untuk pengakuan ICCA dan dukungan dalam kebijakan dan praktek.

“Tujuan utamanya adalah mendorong pengakuan dan dukungan pada ICCA dan promosi efektivitas mereka melalui peningkatan kapasitas, setidaknya terdapat 26 negara percontohan. Di Asia Tenggara, daerah percontohan termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam,” ungkap Catharina.

ICCA semakin diakui sebagai cara masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam mengamankan hak kolektif dan tanggung jawab ke lahan mereka, air dan sumber daya alam dan menumbuhkan kecintaan terhadap pengetahuan tradisional

“Di tempat terjadi eksploitasi besar-besaran pada sumber daya alam dan konservasi, Masyarakat adat banyak yang melakukan peningkatan kerjasama dengan pemerintah untuk pengembangan sumber daya alam secara langsung. Hal yang menarik adalah pengetahuan adat, kearifan lokal lembaga dan keterlibatan antara mitra-mitra. ICCA adalah kesempatan dalam konservasi agar lebih adil dan efektif,” katanya.

ICCA sendiri pertama yang diadakan di Indonesia adalah di Bogor bulan Oktober 2011, melalui pendokumentasian ICCA di sejumlah daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Lombok, Kepulauan Maluku dan Papua.

Kasmita Widodo, Koordinator WGII, yang juga koordinator Badan Registrasi Wilayah (BRWA) menyatakan bahwa dokumentasi ICCA ini adalah langkah pertama menuju pendaftaran penuh dari tanah adat di Indonesia dan pengakuan dan integrasi dalam rencana tata ruang provinsi dan kabupaten.

Di Indonesia, terdapat sejumlah mitra-mitra GEF SGP Indonesia yang sudah melakukan kegiatan konservasi ICCA, antara lain Lembaga Pusat Penelitian dan Pembinaan Masyarakat Mandiri Bumigora (LP3MMM Bumigora), yang dari 2009 mereka membangun desa produktif di Dusun Kumbi, Desa Lebah Sempage melalui konservasi DAS Ahli dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Upaya yang dilakukan Bumigora ini, menurut Catharina, karena melihat semakin padatnya penduduk di kawanan hutan di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan hutan lindung yang pemanfaatannya sangat terbatas karena peruntukannya diutamakan untuk saja lingkungan dan konservasi.

“Hal ini menyebabkan masyarakat masyarakat sangat tergantung pada kawasan hutan sebagai. Maka Bumigora mendorong masyarakat sekitar DAS Jangkok, yaitu Desa Pakuan dan Lembah Sempage, untuk mengelola tanaman yang produktif seperti bambu, ketak, lombos, coklat, kopi dan madu,” tambah Catharina.

Selain itu, ada juga Walhi NTB yang berhasil mendampingi komunitas di desa Aik Berik, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah NTB melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu untuk produk makanan olahan.

Murdani, aktivis Walhi NTB, menjelaskan bahwa hal yang mendorong pihaknya melakukan pendampingan masyarakat ini karena kondisi daerah Air Berik yang berada dalam ancaman erosi akibat faktor iklim, topografi , tanah, tanaman dan pengelolaan lahan yang buruk, serta adanya konversi hutan menjadi agroforestry sebesar 24% dari luas hutan alami, dalam kurun waktu 9 tahun terakhir.

Di Lombok Timur juga ada lembaga diakui memiliki kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat lokal melalui Peraturan Daerah Nomor 9/2006 Lombok Timur dan No. 10/2006. Peraturan ini dikenal dengan naman awig-awig, adalah pendekatan adat dan partisipatif untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Amin Abdullah, Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN), sebuah kelompok lokal nelayan di Teluk Jor, yang menciptakan awig-awig sebagai peraturan tradisional untuk perikanan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya pesisir.

“Sebagai strategi co-manajemen perikanan, awig-awig masih membutuhkan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat dan kerjasama untuk tradisi laut kita menjadi layak dan untuk konservasi dan penghidupan yang berkelanjutan bagi nelayan lokal untuk berkembang,” ungkap Amin.

Inisiasi konsorsium ICCA ini resmi didirikan pada Kongres Konservasi Dunia ke-4 di Barcelona, Spanyol, pada Oktober 2008. Mereka menyepakati program yang lebih luas dengan memberikan dukungan awal dan stimulus yang mendekatkan pada tujuan ICCA secara umum.

“Inisiasi yang dihasilkan ICCA akan dipromosikan secara lokal, nasional, regional dan internasional,” tandas Catharina.

Kegiatan ini sendiri berlangsung selama enam hari, 17-22 Agustus 2015, di Hotel Lombok Raya, yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja ICCA Indonesia (WGII), UNDP GEF SGP, Konsorsium ICCA, dengan bantuan keuangan tambahan dari WWF Indonesia.

http://www.mongabay.co.id/2015/08/25/belajar-konservasi-dari-masyarakat-adat-se-asia-seperti-apa-itu/

Press Release ICCA South East Asia Knowledge Sharing and Capacity Building Event 18-22 Agustus 2015 Hotel Lombok Garden, Lombok

Forum Penyatuan Pengalaman dan Pengetahuan Masyarakat Adat Se-Asia Tenggara.

Lombok, 17 Agustus 2015 –  Lebih dari 60  Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Asia Tenggara – garda terdepan penjaga keanekaragaman hayati dunia- akan berpartisipasi aktif berbagi pengalaman dan pengetahuan pada kegiatan akbar ICCAs (Indigenoues People’s Community Conserved Area and Territories/ Wilayah dan Perbatasan Komunitas Terkonservasi milik Masyarakat Adat  ) South East Asia Knowledge Sharing and Capaciity Building, yang dilakukan pada 18-22 Agustus 2015, di hotel Lombok Raya, Mataram.

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sudah ribuan tahun menjadi penjaga keanekaragaman hayati, budaya, pelestari lingkungan dan juga sumber segala kearifan lokal tentang hidup yang harusnya berharmoni dengan alam. Merekalah sesungguhnya garda terdepan keselamatan planet bumi kita. Namun hak-hak mereka banyak yang belum diakui, hingga memasuki era Millenium pun. Di bumi ini keberadaan mereka selalu dikalahkan oleh negara atas nama pembangunan. Padahal jika mereka didukung, dan hak-hak mereka diakui, peran mereka atas keselamatan masa depan bumi juga semakin besar. Ketika isu-isu ini dibicarakan maka kita membicarakan ICCA yang dimaksud.

ICCA adalah  asosiasi internasional yang didedikasikan untuk mempromosikan adanya pengakuan dan dukungan hak-hak untuk Masyarakat Adat/Asli dan Komunitas Lokal atas tanah dan wilayah yang dilindungi.

“Di tempat terjadi eksploitasi besar-besaran pada sumber daya alam dan konservasi, Masyarakat adat banyak yang melakukan peningkatan kerjasama dengan pemerintahan untuk pengembangan sumber daya alam secara langsung, yang menarik adalah pengetahuan adat, kearifan lokal lembaga dan keterlibatan antara mitra-mitra. ICCAs adalah kesempatan dalam konservasi agar lebih adil dan efektif. Karena itulah di sini kami berkumpul,” kata Penyelenggara kegiatan ini, yang juga Koordinator GEF-SGP Indonesia, Catharina Dwihastarini.

Ada beberapa ICCA di Indonesia yang sudah melakukan banyak hal untuk keselamatan alam. Salah satunya yang dilakukan Lembaga Pusat Penelitian dan Pembinaan Masyarakat Mandiri Bumi Gora (LP3MMM Bumigora), Mataram, Lombok. Sejak 2009 mereka membangun desa produktif di Dusun Kumbi, Desa Kumbi, Desa Lebah Sempage melalui konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai). Bumigora mendorong masyarakat sekitar DAS Jangkok (Desa Pakuan dan Lembah Sempage) untuk mengelola tanaman yang produktif seperti bambu, ketak, lombos, coklat, kopi dan madu.

Selain itu, ada Walhi NTB yang berhasil mendampingi komunitas di desa Aik Berik, kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah NTB dengan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam bentuk makanan olahan. Hal yang mendorong Walhi NTB adalah di daerah Air Berik itu sudah terjadi bahaya erosi yang dipengaruhi faktor iklim, topografi , tanah, tanaman dan pengelolaan lahan yang buruk dan luasan hutan

alam yang terkonversi menjadi agroforestry sebesar 24% dari luas hutan alami yang ada dalam kurun waktu 9 tahun.

Di Lombok Timur juga ada lembaga diakui memiliki kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat lokal melalui Peraturan Daerah Nomor 9/2006 Lombok Timur dan No. 10/2006. Peraturan ini dikenal sebagai “awig-awig” – sebuah pendekatan adat dan partisipatif untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Adalah Amin Abdullah, pemimpin LPSDN – , sebuah kelompok lokal nelayan di Teluk Jor, yang menciptakan  awig-awig sebagai peraturan tradisional untuk perikanan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya pesisir.

“Sebagai strategi co-manajemen perikanan, awig-awig masih membutuhkan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat dan kerjasama untuk tradisi laut kita menjadi layak dan untuk konservasi dan penghidupan yang berkelanjutan bagi nelayan lokal untuk berkembang,” ujar Abdullah.

Selain di Indonesia, ada Wakil dari ICCA Consortium di Filipina yaitu PAFID (Phillippine Association for Intercultural Development (PAFID).  Dave de Vera, Executive Director PAFID juga akan hadir dan berbagi cerita bagaimana PAFID membantu mengidentifikasi wilayah masyarakat adat dan menyediakan habitat untuk hewan dan tumbuhan liar di sekitar wilayah masyarakat adat di lahan kritis agar mereka bisa hidup berkelanjutan. “ICCA di Filiphina juga menjaga dan meyakinkan aman dari sumber penggasilan dari segala entuk dari alam.” ujar Dave de Vera.

Acara ini didukung dari  Initiative ICCA Global, atau GSI, yang merupakan inisiatif kolaboratif yang didukung oleh UNDP GEF-SGP, Kementerian Jerman Lingkungan Hidup (BMU), Konsorsium ICCA, IUCN dan UNEP-WCMC Dengan tujuan utama untuk mendorong pengakuan dan dukungan pada ICCA dan promosi efektivitas mereka melalui peningkatan kapasitas  ditingkatkan setidaknya 26 negara percontohan. Di Asia Tenggara, daerah percontohan termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam,” Ujar Catharina Dwihastarini, Koordinator Nasional Global Environment Facility Small Grant Programme (GEF SGP-) di Indonesia.

Kegiatan Regional ICCA Knowledge Sharing and Capacity Building Event ini rencananya akan dihadiri perwakilan dari Pemerintahan Daerah Mataram, Direktur Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Wakil Kementrian Kelautan dan Perikanan, Wakil Direktur Kelautan untuk Jaringan, Data dan Informasi Konservasi dan Direktorat Kelautan juga Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan ini juga hanya pertemuan dan workshop semata, tetapi 4 Negara ini (Filiphina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam) akan berbagi pengalaman ICCA di Negara masing-masing. Mereka juga akan melakukan kunjungan lapangan di Lombok Timur di lokasi Awig Awig, Jerowaru LPSDN di hari ketiga Acara untuk melakukan studi banding untuk kerja kelompok dan mengambil pembelajaran di keempat Negara yang hadir dan ICCA Consortium. (*)

Kontak Media : Meinar : 0856 734 1172. Email : meinar@sgp-indonesia

Kontak Substansial Kegiatan dan makna :

Catharina Dwihastarini (Koordinator Nasional GEF-SGP) : dwihastarini@sgp-indonesia.org

News Letter Bulan Juni 2014

Di news letter edisi bulan Juni 2014 ini, banyak kegiatan mitra yang menarik dan ada 2 cerita yang dituliskan oleh teman-teman dari Greeneration Indonesia dan Ciliwung Merdeka. Kedua lembaga ini mempunyai persamaan adalah lembaga yang didorong oleh semangat anak-anak muda. Kegiatan mereka juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik dengan cara yang berbeda. Semoga berguna :) ). Selamat mendownload newsletter ini dengan menggunakan link dibawah ini.

News Letter GEF SGP Indonesia Edisi Juni 2014 (319)

News Letter GEF SGP Indonesia Edisi Mei 2014

Mulai Bulan Mei 2014 ini, GEF SGP Indonesia akan mengeluarkan newsletter setiap bulannya. Newsletter ini akan berisi berita-berita dan update kegiatan terbaru dari mitra-mitra SGP Indonesia, dan mereka akan menuliskannya sendiri. Selain itu, ada pula update kegiatan terbaru dari Sekretariat GEF SGP Indonesia. Semoga berguna :) ). Selamat mendownload newsletter ini dengan menggunakan link dibawah ini.

Mei2014_Publication GEF SGP Indonesia Newsletter

INILAH TEPUNG BERGIZI, EKONOMIS, DAN PRAKTIS

Sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan tepung sebagai bahan dasar makanan dalam kehidupan sehari- harinya, akan tetapi dengan kemajuan teknologi di era modernisasi ini sangat sulit mencari bahan pokok makanan yang bergizi, ekonomis serta praktis termasuk tepung di dalamnya. Permasalahan tersebut dimata seorang usahawan bernama Sony Mohson bisa menjadi peluang usaha yang menggiurkan, beliau seorang usahawan asal Surabaya yang sengaja mengundurkan diri dari PNS dikarenakan miris melihat kondisi alam sekitarnya terutama ekosistem mangrove. Beliau coba memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai ladang usaha agar masyarakat di sekitar bisa terbuka pikirannya dengan manfaat ekosistem mangrove dan ikut serta dalam menjaga kelestariannya.Sudah tidak asing lagi bahwasanya  hutan mangrove adalah tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut terutama muara sungai, laguna dan  pantai yang terlindung. Fungsi ekologi dari ekosistem mangrove adalah sebagai pelindung pantai dari abrasi, erosi dan gelombang, pengendali instrusi air laut, habitat beragam fauna serta habitat berkembangbiaknya beragam flora dan fauna. Meskipun demikian, informasi akan manfaat mangrove ini belum banyak dipublikasikan. Pada abad ke -16 salah satu tumbuhan mangrove yakni Bruguiera sp (lindur) dapat dimanfaatkan sebagai nasi bakau.

Gambar 2. Beras dari bahan Tancang/Lindur

Pak Sony, usahawan yang cerdik dan berjiwa konservasi ini benar- benar mempelajari dan mendalami dengan adanya berita bahwa mangrove bisa digunakan sebagai bahan makanan. Alhasil beliau dapat mengolah mangrove tersebut menjadi makanan yang bergizi, ekonomis dan praktis tanpa menghilangkan ciri khas dari tumbuhan mangrove itu sendiri. Salah satu produk dari beliau adalah tepung mangrove. Tepung ini selain memiliki daya gizi yang tinggi, ekonomis ternyata cara pembuatannya pun praktis. Adapun jenis mangrove yang dapat dibuat tepung yaitu jenis api-api (Avicenia sp) dan lindur/tancang (Bruguiera sp).

Gambar 3. Pelatihan pembuatan tepung mangrove

Pada kesempatan ini, Pak Sony juga berkenan untuk membagi ilmunya pada ibu-ibu anggota kelompok pengolah makanan di Mangkang Wetan dan Mangunharjo. Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu bagian dari program Yayasan Kanopi Indonesia, Pemulihan Ekosistem Mangrove di Mangkang Wetan dan Mangunharjo yang didanai oleh GEF-SGP. Pada pelatihan ini dibahas mengenai cara pembuatan tepung mangrove dari bahan api-api (Avicenia sp) dan lindur/tancang (Bruguiera sp) serta mengolahnya menjadi beberapa macam olahan makanan.

Berikut adalah proses- proses pembuatan tepung mangrove :

Bahan  dasar tancang/lindur (Bruguiera sp)

  • Tancang dicuci bersih kemudian direbus sampai mendidih kurang lebih 30 menit (air dibiarkan mendidih terlebih dahulu baru lindur dimasukkan), air hasil rebusan dibuang dan diganti dengan air yang baru kemudian direbus lagi. Hal ini dilakukan kembali sampai tiga kali agar zat taninnya hilang.
  • Setelah direbus, tancang dikupas dan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan.
  • Setelah dtiriskan, tancang kemudian ditumbuk sampai halus atau diblender dengan ditambahkan air secukupnya.
  • Hasil blenderan ini kemudian dikeringkan dengan menggunakan karung beras plastik sebagai alasnya sehingga kering. Karung beras plastik yang telah digunting melebar kemudian dituang bubur mangrove tersebut diatasnya hingga rata dan diusahakan bisa setipis mungkin menggunakan alat bantu sepatula.
  • Dijemur dibawah terik matahari hingga berwarna kecoklatan, dari serbuk- serbuk yang terkelupas tersebut dikumpulkan kemudian diremas, diblender dan diayak kembali sehingga hasil inilah yang dinamakan tepung mangrove (Bruguiera sp.)

Bahan dasar api- api (Avicinea sp.)

  • Api- api dicuci bersih kemudian dikupas dari kulit arinya, lalu direbus sampai mendidih kurang lebih 30 menit (air dibiarkan mendidih terlebih dahulu baru lindur dimasukkan), air hasil rebusan dibuang dan diganti dengan air yang baru kemudian direbus lagi. Hal ini dilakukan kembali sampai tiga kali agar zat taninnya hilang.
  • Setelah itu direndam di air kurang lebih 2 hari. Rendaman ini berfungsi untuk menghilangkan tannin yang ada di dalam buah sehingga buah menjadi tawar.
  • Setelah dtiriskan, tancang kemudian ditumbuk sampai halus atau diblender dengan ditambahkan air secukupnya.
  • Hasil blenderan ini kemudian dikeringkan dengan menggunakan karung beras plastik sebagai alasnya sehingga kering. Karung beras plastik yang telah digunting melebar kemudian dtuang bubur mangrove tersebut diatasnya hingga rata dan diusahakan bisa setipis mungkin menggunakan alat bantu sepatula.
  • Dijemur dibawah terik matahari hingga berwarna kecoklatan, dari serbuk- serbuk yang terkelupas tersebut dikumpulkan kemudian diremas, diblender dan diayak kembali sehingga hasil inilah yang dinamakan tepung mangrove (Avicenia sp.)

Gambar 4. Proses pembuatan tepung mangrove

Tepung yang dihasilkan baik dari api- api ataupun lindur bisa digunakan sebagai bahan pembuat brownies, roti, ataupun produk- produk makanan lainnya, Selamat mencoba, semoga bermanfaat.

Gambar 5. Hasil olahan tepung mangrove menjadi makanan (Klepon api-api, Brownies tancang, Cendol tancang)

Sumber : http://kanopi-indonesia.org/2014/02/07/inilah-tepung-bergizi-ekonomis-dan-praktis/

Praktik Cerdas di Sekolah Jumilah

Rini Kustiasih

Pendi (11), siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, tampak serius. Ia berusaha mengaitkan dinamo bekas sepeda motor ke kincir buatannya dari gelas plastik air mineral, Rabu (23/5). Ia tak lagi menghiraukan temannya yang asyik bermain di sebelahnya.

Agar seperti kincir, gelas plastik air mineral itu terlebih dulu dipotong sisinya sehingga menjadi rumbai-rumbai. Lalu, bagian dasar gelas dilubangi bagian tengahnya. Dinamo bekas berukuran kecil itu kemudian berusaha dimasukkan dalam lubang yang dibikin di dasar gelas. Pendi lalu menghubungkan dinamo itu dengan baterai melalui kabel kecil yang juga bekas.

Seperti yang ia harapkan, dinamo itu bisa menggerakkan kincir angin buatannya. Kincir berputar cepat setiap kali kabel dinamo ia tempelkan ke baterai. Raut muka gembira terlihat di wajahnya. Beberapa kali ia berputar-putar seperti ingin memamerkan keberhasilan itu kepada teman-temannya.

Menariknya, aktivitas yang dilakukan Pendi itu tidak berada di dalam kelas tempat ia mengenyam pendidikan formal sehari-hari. Ia berada di alam bebas, di sebuah teras rumah milik Jumilah (28), warga Dusun Duduk Bawah, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat.

Di teras rumah yang disulap menjadi ”sekolah” itulah puluhan anak usia SD hingga SMP belajar bebas tentang apa pun, termasuk berdiskusi dan berkelompok. Apa yang dilakukan Pendi hanyalah contoh kecil kreativitas siswa yang berkembang luar biasa di sekolah alam.

Belajar dari anak

”Saya dahulu juga tidak bisa baca tulis. Di sini saya belajar membaca dan menulis dari anak sulung saya, Diana (17). Setiap hari sebelum berangkat bekerja menjadi pembantu rumah tangga, saya belajar membaca dari anak saya,” kata Jumilah, ibu tiga anak yang sejak tahun 2005 ”mendirikan” sekolah ala Jumilah di teras rumahnya.

Dorongan untuk belajar yang dimiliki Jumilah itu timbul lantaran ada program pendampingan dari Yayasan Tunas Anak Indonesia (Santai) ke desanya tahun 2003. Dari pendamping, dia mengetahui, sekolah tidak harus melulu dalam kelas. Belajar pun tak mengenal usia serta jenis kelamin. Siapa pun bisa belajar asalkan ada kemauan.

Lokasi Sekolah Jumilah pun berpindah-pindah, tetapi masih berada di lingkungan tempat tinggalnya. Siapa saja boleh berkumpul di sekolah alam itu, termasuk kaum ibu yang memanfaatkan ”kelas” Jumilah sebagai lahan ”belajar sambil mengajar”. Betapa tidak, banyak kaum ibu di desa itu yang buta huruf. Di Sekolah Jumilah, mereka berkumpul dengan anak-anaknya yang pulang sekolah, lalu belajar bersama. Tidak ada sekat antara murid dan guru. Anak dan ibu saling berbagi pengetahuan.

Sepulang sekolah, Pendi dan Iwan, kakak-beradik, menyempatkan berkumpul di Sekolah Jumilah. Di sana mereka membaca, menggambar, atau sekadar bermain. Biasanya anak kelas I-IV SD ada di sana pada siang hari. Siswa kelas VI SD datang pada hari Minggu. Teras rumah Jumilah menjelma sebagai ruang publik yang memungkinkan setiap anak belajar apa pun.

”Gurunya adalah bibi, kakak, dan ibu mereka sendiri. Kepada teman yang lain, mereka juga saling belajar,” ungkap Jumilah.

uku, alat tulis, dan alat gambar sepenuhnya berasal dari donatur. Tahun 2009, Jumilah ingin mengembangkan sekolahnya. Ia yang baru bisa membaca dan menulis nekat menyurati Gubernur NTB M Zainul Majdi. Tahun itu Gubernur datang dan menyumbang Rp 5 juta untuk pengembangan sekolah itu.

Buku dan peralatan tulis disimpan di lemari kayu sederhana di sudut kelas. Sebuah papan tulis reyot masih dipakai di Sekolah Jumilah. Tiga bangku memanjang tersedia di sana.

Namun, seperti tampak Rabu lalu, anak-anak rupanya lebih senang duduk di lantai semen atau berlari-lari berkeliling ”kelas” berukuran sekitar 12 meter persegi itu. Beberapa meter di depan kelas, berbatasan dengan jalan kampung, mengalirlah sungai dari bukit. Di samping dan belakang kelas adalah kebun. Dari sana bisa dirasakan semilir angin yang menyegarkan.

”Dunia anak, kan, dunia bermain. Jadi, biar mereka bermain sesukanya, belajar sesuka hati,” jelas Jumilah, yang hanya bersekolah sampai kelas II SD ini.

Nilai gotong royong

Jumilah juga mengajak anak-anak membentuk Kelompok Berambas, yakni kelompok gotong royong untuk membersihkan hutan. Jarak desa tempat tinggalnya dengan hutan sekitar 10 kilometer, yaitu di bukit tempat sumber air yang kini mereka nikmati, Nangkok Siye. Di kelompok itu, anak-anak membersihkan hutan dan menanaminya dengan aneka pohon, seperti mahoni dan sengon.

Jumilah agaknya menawarkan pendidikan alternatif di luar pendidikan formal yang kian mahal. Anak-anak bermain dan berkelompok tanpa membedakan status sosial dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing. Mereka diajak saling melengkapi kekurangan dan bekerja sama. Sifat individualistis serta ketamakan dikikis. Nilai gotong royong, seperti dipesankan Bapak Bangsa, ditanamkan.

Pemandangan ini tentu kontras dengan perkembangan dunia pendidikan kita yang kian menunjukkan sekat sosial, antara si pintar dan si bodoh, si kaya dan si miskin, seperti konsep rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Ketika pintu kemajuan hanya bisa dinikmati pemilik kapital, yang terjadi ialah kesenjangan yang makin dalam dan menenggelamkan.

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), yang pekan lalu mendampingi Kompas mengunjungi Sekolah Jumilah, memasukkan sekolah itu sebagai praktik cerdas. Praktik inovasi warga untuk menjawab tantangan yang dihadapi komunitasnya.

Media: “Kompas”

Tanggal: Senin, 28 Mei 2012

http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/28/09451584/Praktik.Cerdas.di.Sekolah.Jumilah

Mama Aleta di Gunung Batu

MENGENAKAN celana pendek dan jaket abu-abu gombrong, Piter Oematan berdiri tegap di depan rumah adat di Kampung Nausus, Mollo Utara. Pada Senin siang itu dua pekan lalu guyuran hujan lebat baru reda. Aroma pohon kasuari dan rerumputan basah menyergap perkampungan. Mata Piter menatap tajam ke arah dua gunung batu marmer yang menjulang di sana. Ada kenangan pahit yang tersisa dari kedua gunung itu.
Terletak di pedalaman Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, bentuk gunung itu sudah tidak utuh. Sebagian bopeng-bopeng dipotong penambang marmer pada 1990-an. Beberapa batu hasil tambang dibiarkan teronggok di tengah hutan karena tak sempat diangkut ke luar kampung.

Itulah sisa penambangan yang pada dua dekade silam ditentang keras oleh sebagian besar masyarakat adat dari lima desa di sekitar wilayah tambang. Dimotori Aleta Baun atau Mama Aleta, begitu dia biasa disebut mereka menolak masuknya penambang marmer karena telah merusak lingkungan. “Di sekitar situlah lokasi peternakan masyarakat adat dulu berada,” kata Piter, 56 tahun, salah satu tetua adat di sana.

Mereka percaya leluhur mereka berasal dari batu, kayu, dan air di sekitar desa. “Batu, hutan, dan air merupakan simbol marga dan martabat bagi masyarakat adat di sana,” kata Aleta kepada Tempo. Marga Baun yang disandang Aleta diambil dari unsur air. Di bawah gunung batu terdapat sumber mata air. Maka, tatkala kawasan itu terancam akibat penambangan, urat saraf Piter dan Aleta pun bergolak.

Ancaman terhadap alam di Mollo dimulai ketika pemerintah mengizinkan PT So’e Indah Marmer melakukan penambangan di daerah itu pada 1994. Satu tahun kemudian, giliran PT Karya Asta Alam, perusahaan Thailand, memperoleh lampu hijau. Selain menambang, perusahaan tersebut membuka jalan menuju gunung batu dengan membabat hutan. Walhasil, wilayah yang dikelilingi hutan kasuari jadi kering-kerontang. Air bersih sulit ditemukan.

Padahal, sebelum perusahaan masuk ke sana, masyarakat adat mudah memperoleh air untuk ternak mereka. Rumput yang tumbuh di sekitar kampung adalah sumber pakan ternak buat sapi, kerbau, dan kuda yang banyak terdapat di Mollo. Aleta dan Piter lantas mendatangi kampung demi kampung untuk menggalang penolakan. Dimulailah kisah perlawanan dari Desa Fatukoto, Lelobatan, Leloboko, Ajobaki, dan Bijaepunu, yang terbentang di sekitar gunung batu itu.

Awalnya, tidak semua warga serta-merta mendukung gerakan itu apalagi warga desa yang bekerja di perusahaan tambang. Posisi Aleta juga terjepit karena dia bekerja di Sanggar Suara Perempuan yang dikelola istri bupati. Atasannya melarang dia berdemo.

Strategi lain ditempuh. Sekitar 1999, Aleta diam-diam bertemu dengan para tokoh adat pada malam hari. Menurut Piter, gerakan ini berhasil mendapat dukungan dari masyarakat adat dari suku Amanuban, Amanatun, dan Mollo. Dukungan ini tak mengendurkan tekanan aparat keamanan di lokasi tambang. Mereka malah makin ringan tangan melakukan tindak kekerasan. “Kami kadang dipukul,” Piter mengenang. Masyarakat yang menolak tambang diancam akan dijebloskan ke penjara.

Pemerintah setempat juga mengeluarkan sayembara. Aleta dicap antipembangunan. Nyawanya dihargai Rp 750 ribu-Rp 1 juta bagi mereka yang berhasil membunuhnya. Rumahnya hampir setiap malam dilempari batu. Ibu tiga anak ini pernah dikejar 14 orang sampai ke hutan. Tebasan parang dari para pemburunya menyisakan bekas luka di kakinya. Semula Aleta diungsikan ke Kupang. Tapi dia kemudian kembali ke Mollo. Ia hidup dalam hutan selama enam bulan untuk menghindari kejaran aparat desa.

Dalam pelarian itu, Ainina Sanam, si bungsu yang ketika itu berusia enam tahun, ikut menemani ibunya di hutan. Untunglah, ada Lifsus Sanam, 50 tahun, suami Aleta, yang penuh pengertian. “Saya mendukung perjuangan dia mencari keadilan,” kata Lifsus.

Menurut Piter, intimidasi dan ancaman aparat tidak mengendurkan ikhtiar masyarakat Mollo. Mereka berkukuh menolak perusahaan tambang. Mama Aleta menemukan taktik protes baru yang amat “beraroma lokal”. Dia ke luar hutan dan disertai tiga mama sebutan untuk kaum ibu di Pulau Timor lain, Aleta menenun di celah-celah gunung batu yang hendak ditambang. Sejak pagi buta hingga pukul empat sore para ibu rumah tangga suku Mollo menenun be­ramai-ramai di tempat itu.

Taktik ini dipilih untuk menggambarkan pentingnya kelestarian hutan di sekitar lokasi tambang bagi masyarakat adat di sana. “Seluruh kapas, pewarna, dan alat-alat tenun berasal dari hutan,” ujarnya. Kondisi sebagian hutan Mollo ketika itu telah gundul dibabat perusahaan tambang.

Motif kain tenun yang dihasilkan beragam. Kebanyakan bercerita tentang hubungan manusia dengan alam. Dalam kain tenun itu ada simbol hutan, panglima masyarakat adat, hingga wilayah kepemilikan hak ulayat di sekitar kawasan hutan.

Aksi ini lambat-laun memperoleh simpati. Jumlah penenun bertambah jadi sekitar 60. “Semua ibu rumah tangga dari tiga suku ikut menenun,” kata Aleta. Mereka bermalam di lokasi tambang bersama keluarga. Satu tahun berlangsung, strategi ini ampuh untuk menghadang para pekerja tambang yang hendak bekerja.

Piter mengatakan, karena jumlahnya kian banyak, masyarakat lalu mendirikan perumahan di sekitar lokasi tambang. “Kami juga menggelar ritual adat untuk memohon bantuan leluhur,” ujarnya. Aleta percaya, roh suku Mollo telah menolong perjuangan mereka. Ikhtiar panjang ini membuahkan hasil. Dua perusahaan itu akhirnya angkat kaki dari sana pada akhir 2001.

Setelah berhasil mengusir para penambang, masyarakat adat tiga suku mulai membangun lopo, sebutan untuk rumah adat, di sekitar lokasi tambang. Upaya ini, ujar Piter, dilakukan agar tidak ada lagi penambangan di daerah itu.

Perumahan tadi menjadi cikal bakal Kampung Nausus, yang berjarak 60 kilometer dari Kota So’e, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sekitar sepuluh rumah dan satu balai pertemuan kini berdiri di sana. Sedikitnya 20 keluarga menghuni perkampungan itu, tempat Piter menjadi salah satu tetua adat.

Aleta dan Piter juga menggerakkan penduduk setempat untuk menghijaukan kembali kawasan hutan. Mereka menanam pohon kasuari di sekitar bekas lokasi tambang. Masyarakat desa berkebun dengan menanam tanaman berumur pendek, umpama jagung, pisang, ubi-ubian, dan kacang-kacangan. Hasil bercocok tanam ini tidak dijual. “Tapi untuk dikonsumsi dan dibagikan kepada masyarakat adat,” kata Piter.

Kegiatan menenun juga semakin digiatkan oleh ibu-ibu di wilayah Mollo. Hasilnya dijual ke seluruh Indonesia. Untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan, masyarakat adat Mollo menggelar Festival Ningkam Haumeni atau Lilin, Madu, dan Cendana. Dilangsungkan pada setiap Mei setelah panen, festival yang dimulai sejak dua tahun lalu ini mempertontonkan kain-kain tenun para mama dan hasil-hasil kebun.

Itu semua, kata Aleta, adalah cara mereka menunjukkan bahwa masyarakat adat di sana mampu hidup mandiri, berdampingan dengan alam.

Yandhrie Arvian, Yohanes Seo (Timor Tengah Selatan)

Sumber : Majalah Tempo (Senin, 07 Mei 2012)
http://majalah.tempo.co/konten/2012/05/07/SEL/139553/Mama-Aleta-di-Gunung-Batu

Soft Launching Pusat Penangkaran (Sanctuary) Tarsius Bancanus Saltator dan Wisata Batu Mentas

Rabu, 24 Maret 2012 lalu, salah satu mitra GEF SGP, KPLB (Kelompok Pencinta Alam Belitung) dan Belitung Adventure menyelenggarakan Soft Opening Pusat Penangkaran Tarsius Bancanus Saltator dan Destinasi Wisata Batu mentas. Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Belitung H Sahani Saleh S, Sos dan dihadiri oleh Wakapolda Bangka Belitung Kompol A Syukrani dan National Coordinator GEF SGP Indonesia, Catharina Dwihastarini.

Semenjak tahun 1951, Tarsius telah dilindungi berdasarkan Peraturan Perlindungan Binatang Liar no 266 Tahun 1951. Diperkuat dengan UU no 5 tahun 1990 serta SK Menteri Kehutanan No 301/Kplts-II/1991 tertanggal 10 Juni 1991. Tarsius juga termasuk dalam daftar hewan yang dilarang untuk diperdagangkan dalam daftar Appendix II CITES. Secara khusus spesies Tarsius Belitung yaitu Tarsius Bancanus Saltator berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Dr. Indra Yustian M. Si (peneliti dari Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya) telah terdaftar di IUCN sejak 6 Oktober 2008. Dan sejak tahun 2011 Tarsius Bancanus Saltator telah ditetapkan sebagai ikon Fauna Propinsi Babel.

Diharapkan, Pusat Penangkaran Tarsius ini bisa jadi salah satu tujuan wisata yang menarik bagi turis lokal dan asing untuk itu dibangun pula penginapan rumah pohon yang telah dibangun oleh Belitung Adventure. Selain itu, Pusat penangkaran ini dibangun untuk membatasi illegal logging dan pelestarian hewan langka Tarsius tersebut.

Memasyarakatkan Biogas Sebagai Energi Alternatif

Selasa, 27 April 2010, 20:32:00

Kulonprogo (KRjogja.com) – Biogas memiliki potensi kelebihan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan lingkungan idup. Lewat biogas pula masyarakat bisa Mandiri dan berwawasan masa depan untuk kemajuan bangsa. Karena itu biogas hendaknya dikembangkan sehingga menjadi energy alternative.

“Pengembangan energy berbasis pemberdayaan menuju ketahanan energy dan pangan pada rumah tangga petani memang sedang kami populerkan dan disosialisasikan sehingga menjadi sumber energy alternative yang ramah lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Yaperindo Bambang Suwignyo PhD di Kulonprogo, Selasa (27/4).

Selanjutnya