Artikel

One man is planting mangroves in Indonesia to stave off tragedy

It’s a boardwalk winding through a dense forest of mangroves along the coast. The tangled root systems of the trees poke out of the water, like tent poles holding up the tree trunks.

Teenagers in this town of roughly 3,000 people take selfies with the dense leafy canopy as a backdrop, while families stroll along the boardwalk.

None of this may have been here if it weren’t for Hidayat Palaloi.

“Before, this area was not like this, it was just empty land, coastline and a beach,” says Palaloi, the head of a mid-sized conservation nonprofit based in Makassar, Indonesia, called the Indonesian Self Growth Foundation.

A boardwalk cuts through a mangrove forest in the village of Tongke-Tongke, in South Sulawesi, Indonesia.

Without the natural wave protection offered by the mangroves, the coastline in Tongke-Tongke was being eroded.

“The erosion was constant,” Palaloi says. “People say some houses on the coastline disappeared and people had to move inland.”

Now, there are miles of mangroves that protect the village here. That’s partly thanks to Palaloi, who’s been helping towns like Tongke-Tongke plant mangroves on the island of Sulawesi for more than two decades.

The somewhat stern 51-year-old’s motivation comes from a childhood tinged with tragedy.

Palaloi grew up about 150 miles up the coast from Tongke-Tongke, in another coastal village in the province of South Sulawesi.

Palaloi’s family raised fish in ponds. But eventually, because mangrove forests had been torn down to make way for aquaculture in the village, erosion ate away at the coast until the ponds were enveloped by the sea.

“For my family, these fish ponds were the main income, and when they failed, our income was gone,” Palaloi says. “My family tried to get other work, but it wasn’t enough.”

His family wasn’t alone.

A long history of mangrove removal

In the 1980s and ’90s, the Indonesian government backed the large-scale conversion of mangroves into ponds for raising fish and shrimp in what was called the “blue revolution.”

This aquaculture strategy is part of the reason why the country has lost 40 percent of its mangroves in the past three decades. The sprawling island nation of Indonesia still has about a quarter of the world’s mangrove forests, but they’re disappearing faster there than anywhere else.

The conversion of mangrove forests to aquaculture ponds like this one in Tongke-Tongke has accelerated erosion on the Indonesian coastline.

Credit:Carolyn Beeler

After many of Indonesia’s mangroves were stripped away, erosion hit coastal communities hard.

“I saw for myself how erosion hurts people, and I knew I didn’t want to see another community experience what mine did,” Palaloi says. “So that’s why I started doing this [conservation] work.”

Tongke-Tongke, an early mangrove success story

In the 1980s, Tongke-Tongke was starting to look a lot like Palaloi’s hometown.

“The floods happened from January until April,” says Tongke-Tongke resident Saenuden, who lived not far from the coast in the 1980s.

“Every day, the water came into the house almost two feet above the floor,” Saenuden says. “It was uncomfortable, to say the least.”

Saenuden and other villagers started planting mangrove seedlings in tidal zones, but there was infighting among the different conservation groups and fishermen, and people threatened to chop the trees down for firewood.

Palaloi stepped in to mediate in the late ’90s. He and two of his staffers lived in Tongke-Tongke for years, staying with local residents on a rotational basis to build alliances with residents all over town.

Palaloi successfully politicked enough to get community members working together, helping them to create a master plan for their village and expand their mangrove planting efforts.

“I think if he didn’t help us to resolve the conflict, I’m not sure that this mangrove forest would be here now,” Saenuden says.

Palaloi’s method is to tap local leaders like Saenuden to plant mangroves and then monitor the health of the trees. He sees his role as enabling community members to envision and complete their own projects, rather than dictating what communities should do.

He’s spread the gospel of mangroves to roughly 20 different communities around South Sulawesi.

In the communities where he works, Palaloi stresses the economic advantages of mangrove restoration projects, including higher crab and fish yields.

Selling the economic advantages of mangroves

Palaloi recruited a crab fisherman named Bachtiar to lead mangrove planting in an industrial area on the outskirts of the city of Makassar about eight years ago.

The protected waters around mangrove roots serve as excellent nurseries for one type of crab harvested in the region.

“After we planted all the mangroves, our business started to grow,” Bachtiar says. “One person can catch about 10 kilograms per day. Before, you could just catch one or two kilograms.”

Bachtiar has opened a crab processing facility since the mangrove project launched. The day I visited he was buying crabs from local fishermen, and about a dozen women were picking the meat out of the shells of cooked crabs to pack them for freezing and shipment.

Bachtiar says telling his neighbors that mangroves are good for business was key in getting them to help plant and maintain the coastal trees.

“Almost all of the people around here are crab farmers,” Bachtiar says. “So there are economic and also conservation motivations to continue this project.”

Crab pickers at a processing facility on the outskirts of Makassar, South Sulawesi, Indonesia.

Palaloi pitches mangrove projects based on their economic benefits in most of the villages where he works, just like he did outside of Makassar. In Tongke-Tongke, villagers have a co-op to grow and sell mangrove seedlings to other villages looking to emulate their success.

Sumber : http://www.pri.org/stories/2016-12-23/one-man-planting-mangroves-indonesia-stave-tragedy

“Semau Beta”, Peluncuran dan Bedah Buku Suara dari Pulau Semau

JURNALTIMUR,COM,- Pulau Semau di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, barangkali belum semua dapat mengetahui dan mengenalnya. Kalau pun yang mengenal, maka sebagian dari perkenalan itu tidak lain dimaksudkan sebagai pulau terpencil dan dengan banyak stigma.

Tapi apa demikian ? Ternyata  bila menukik lebih jauh ke dalam kehidupan masyarakat Pulau Semau, masyarakat justru menyuguhkan kehidupan yang lebih arif baik dalam hal melestarikan budaya, menjaga iklim maupun berjibaku menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang kian mudah berubah.
Hari ini, Rabu 14/12/2016, bertempat di Kekini Cafe-Cikini Jakarta berlangsung peluncuran dan Diskusi buku “Semau Beta : Suara-suara dari Pulau Magis”. Acara dibuka dengan kisah burung sebagai inspirasi desain tenun yang disampaikan Adinindyah, pendiri Lawe Indonesia.
Buku yang menyuguhkan gambar dan tulisan yang dikerjakan penulis-penulis dari semau ini, menyuguhkan realitas masyarakat yang membawa pembaca untuk lebih dalam melihat kehidupan masyarakat Pulau Semau.
“ Dulu sekitar tahun 1980-an, kami sering mengalami stigma, karena pulau kami sering disebut sebagai pulau suwanggi. Tapi sekarang tidak. Bahkan kami berbangga karena banyak yang datang mempelajari kearifan yang ada di daerah kami,” kata Samaya Thomas,warga Semau yang juga penulis buku ini dalam diskusi itu.
Selain Samaya Thomas, hadir sebagai pembicara Yurgen Nubatonis,dari perkumpulan PIKUL Kupang dan  salah satu penulis buku ini. Yurgen menulis tentang seorang penenun asal Semau dan tradisi-tradisi yang mulai hilang di sana. Sementara pembicara lain editor buku Dicky Lopulalan dan kurator Budi Chandra.
Dicky Lopulalan,menjelaskan proses kerja dalam pebuatan buku ini yang semuanya melibatkan penulis dari Semau. Kata Dicky, tidak semua penulis telah terbiasa dengan kerja menulis, karena itu harus melewati satu proses lain yakni memindahkan bahasa lisan ke bahasa tulis dan hal itu dapat dilalui dan menghasilkan sebuah ceritra yang dapat dibaca semua kalangan.
Semau pulau yang persis ada di depan kota Kupang, Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Foto dan gambar yang ditampilkan dalam buku lebih banyak berceritra tentang hidup keseharian masyarakat yang jauh dari hingar bingar kehidupan kota kupang.
Melihat satu persatu halaman buku ini, pembaca akan menyaksikan bagaimana masyarakat berpacu dalam kehidupan ekonomi dengan usaha rumput laut. Tapi ada juga ceritra tentang susahnya air, dan pembangunan infrastruktur masih jauh dari harapan. Ceritra tentang perempuan, ibu dan mama-mama yang beraktivitas dari pagi hingga malam juga menjadi bagian lain dalam memperhatikan satu persatu gambar yang disajikan.
Nusa Bungtilu adalah nama asli Pulau Semau. Nusa Bungtilu memiliki arti sebagai Pulau Bunga Tiga Warna. Bunga di sini bukan bunga yang biasanya kita kenal, tetapi kapas yang dipakai untuk menenun kain adat. Nusa Bungtilu bisa juga disebut sebagi cikal bakal terbentuknya tenun adat dari beberapa suku di Nusa Tenggara Timur, di mana tiga warna yang dimaksud adalah tiga warna kain adat dari suku Helong (penduduk asli), kemudian untuk Suku Timor, dan Suku Rote.
Untuk Suku Helong warna dominan kain adatnya adalah warna putih (di antara warna merah), untuk Suku Timor warna dominan kain adatnya adalah warna merah, sedangkan untuk kain adat Rote warna dominan kain adatnya adalah hitam.
Masyarakat pulau Semau umumnya hidup dari pertanian holtikultura. Sejak dahulu pertanian Pulau ini dapat menghasilkan semangka, yang lebih akrab dikenal dengan buah poteka sebelum akhirnya banyak warga yang terlibat dalam usaha rumput laut dan pertanian tanaman bawang.
Selain itu Pulau ini merupakan penghasil tomat (paling dominan di desa Otan (utara)), bawang merah (paling dominan di desa Uitiuhuan dan Naikean (selatan)), kacang tanah (paling dominan di desa Otan (utara)), kacang hijau, jagung (paling dominan di desa Otan (utara)), dan sayur-sayuran (paling dominan di desa Otan (utara)) yang dapat dipasarkan ke Kota Kupang.
Peternakan yang paling dominan di Pulau ini adalah sapi, kambing, babi dan ayam kampung, yang dapat dipasarkan juga ke Kota Kupang. Kelautan Pulau Semau bisa dibilang menghasilkan beragam hasil laut. Sejak dahulu telah menghasilkan cumi, ikan, teripang, dan rumput laut.
Secara ringkat buku tersebut mengupas kerja-kerja yang dilakukan oleh komunitas untuk menyelamatkan pulau kecil yang rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim serta berbagai cerita yang dirangkai bersama dengan teman-teman penulis asal Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa tenggara Timur. Bersamaan dengan peluncuran diadakan pameran dan diskusi.
“Pameran dan peluncuran dua produk terasmitra ini adalah untuk berbagi ceritra dan pengetahunan. Kami percaya ceritra dan pengetahunan ini penting untuk diketahui oleh publik. Kami juga percaya bahwa ceritra tidak hanya dapat diterjemahkan lewat laporan atau teks book tapi bisa juga dikemas ke dalam bentuk yang lebih accessible dan menarik. Misalnya berceritra tentang burung lewat motif tenun lurik atau dengan coffie table book yang berisikan foto dan narasi,” ujar Catharina Dwihastarini, koordinator Nasional GEF –SGP Indonesia.  (Ben)

Sumber : http://www.jurnaltimur.com/2016/12/semau-beta-peluncuran-dan-bedah-buku.html

Launching Buku Semau Beta dan Motif Tenun Lurik

Upaya Terasmitra untuk mendukung pengembangan produk dan kapasitas wirausaha mitra-mitranya yang bergelut di bidang lingkungan hidup, terus berlangsung dan senantiasa berkembang. Community trading network yang dibentuk oleh GEF- SGP Indonesia pada 2010 ini mendukung empat bidang usaha yakni Art & Craft, Food, Ecotourism dan Knowledge Management. Keempat bidang usaha tersebut telah membuahkan karya yang menarik.

Dua mitra di antaranya adalah LAWE Indonesia dan Bali Lite Institute. LAWE, mitra kami di bidang Art & Craft yang bergerak di pemberdayaan perempuan dan pelestarian tenun Indonesia, akan meluncurkan koleksi produk terbarunya, yang terinspirasi oleh warna-warni cantik burung Nusantara. Tenun lurik yang diangkat ditenun dengan semburat warna-warni burung Cekakak Jawa, Kacamata Sangihe, dan Rangkong Badak.

Sementara mitra kami di bidang Knowledge Management, Bali Lite Institute, turut meluncurkan coffee table book berjudul SEMAU BETA: Suara-Suara dari Pulau Magis. Buku tersebut mengupas kerja-kerja yang dilakukan oleh komunitas untuk menyelamatkan pulau kecil yang rentan terhadap bencana akibat perubahan iklim serta berbagai cerita yang dirangkai bersama dengan teman-teman penulis asal Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan peluncuran kedua karya tersebut, kami juga membuat pameran fotografi tentang cerita-cerita Terasmitra dan kegiatannya.

Peluncuran diselenggarakan pada hari Rabu, 14 Desember 2016 di Kekini Ruang Bersama, Jakarta Pusat. Acara akan dibuka pada pukul 10.00 WIB dengan Kisah Burung sebagai inspirasi desain tenun yang akan disampaikan oleh Adinindyah, pendiri LAWE Indonesia. Acara dilanjutkan dengan book talk Pulau Kecil yang akan membedah proses pembuatan dan penulisan buku SEMAU BETA: Suara-Suara dari Pulau Magis bersama dengan Dicky Lopulalan selaku editor buku, Budi Chandra sebagai kurator foto, serta dua penulis asal Semau yang akan bercerita tentang pulau kecilnya.

“Pameran dan peluncuran dua produk Terasmitra ini adalah untuk berbagi cerita dan pengetahuan. Kami percaya cerita dan pengetahuan ini penting untuk diketahui oleh publik. Kami juga percaya bahwa cerita tidak hanya dapat diterjemahkan lewat laporan atau text book, tapi bisa juga dikemas ke dalam bentuk yang lebih accessible dan menarik. Misalnya bercerita tentang burung lewat motif tenun lurik atau dengan coffee table book yang berisikan foto dan narasi,” ujar Catharina Dwihastarini, Koordinator Nasional GEF -SGP Indonesia.

Selain Cerita Mistis, Pulau Semau Juga Punya Keindahan Alam

Keindahan pulau dan cerita mistis tertuang dalam sebuah buku.

VIVA.co.id – Menjadi bagian dari Nusa Tenggara Timur dan hanya berjarak 30 menit dari Kupang, tidak banyak orang mengetahui keindahan pulau Semau. Yang sering di dengar dari pulau Semau hanya tentang mistis, bahkan sangat wajar saat melihat ekspresi yang menunjukkan rasa curiga, tatkala menyebut nama Semau.

Keindahan pulau ini, berikut juga cerita mistis di dalamnya tertuang dalam sebuah buku berjudul Semau Beta. Tidak seperti buku pada umumnya yang ditulis oleh penulis atau mungkin jurnalis yang alih profesi. Buku ini dituangkan ceritanya oleh masyarakat penduduk asli Pulau Semau. Dan, yang membanggakan adalah, mereka bukanlah orang dengan pengalaman atau keahlian menulis, mereka hanya petani, pekerja biasa.

Di setiap ceritanya terpampang foto hasil jepretan fotografer Budi Chandra, keindahan pemandangan pulau ini seolah menarik pembaca untuk terjun ke dalam keindahan buku dan cerita yang dituliskan seolah sedang membaca catatan harian.

“Saat Googling (mencari informasi di Google) yang muncul cerita sedih, mistis atau swanggi. Pulau ini juga sangat rentan terhadap perubahan iklim,” kata Dicky Lopulalan, editor buku Semau Beta, di acara Kisah Burunv dan Pulau Kecil, di Cikini, Jakarta Pusat, 14 Desember 2016

Dicky memiliki keinginan untuk mengangkat cerita Semau namun dari perspektif berbeda. Bukan dari kacamata orang asing yang datang ke sana, melainkan oleh masyarakat Semau itu sendiri.

“Tentu enggak mudah, karena enggak semua penulis artikel. Ada penenun, petani. Ada 23 penulis, dengan nara sumber 40 hingga 50 orang untuk dapat perspektif itu.”

Dicky juga menjelaskan bahwa buku ini tidak berusaha untuk menutupi adanya hal mistis di Semau, dengan menampilkan banyak keindahan dan ragam kekayaan alamnya, melainkan menceritakan yang sesungguhnya.

Bahwa masyarakat Semau penuh dengan takhayul. Di masa kuno, penduduk Semau percaya akan adanya dua Dewa, Dewa Surga dan Dewa Bumi. Dan dalam hal takhayul ini, ada kelompok yang percaya dukun atau disebut Blipa. Blipa dilihat sebagai orang dengan kekuatan supernatural, serta memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Termasuk sihir, dan gangguan roh.

Ada beberapa tipe Blipa yang dipercaya masyarakat Semau. Diantaranya seperti, Blipa in Heda, dokter yang dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit karena sihir.

Sedangkan di bidang kesehatan, dikenal Blipa in Tais In Tehen, atau dukun tulang. Dukun ini bisa menyembuhkan dan merawat pasien dengan patah tulang. Sedangkan untuk mengatasi racun, Blipa in Laso adalah pilihannya. Dia juga bisa meracun orang lain atas keinginan orang lain atau diri sendiri.

Dan yang paling mengerikan adalah Blipa in Nodo Kit, Blipa ini mirip ahli sihir. Mereka bekerja sembunyi-sembunyi dan bisa menyebabkan kematian seseorang berdasar permintaan orang atau diri sendiri.

“Memang dahulu kami, masyarakat Semau terpinggirkan karena stigma itu. Tapi dalam perjalanan, bukan hanya orang Semau, tapi justru orang di luar Semau membutuhkan Swanggi (mistis). Jadi akhirnya bukan minder, tapi bangga. Bahkan dari luar Jawa, Bali datang ke sana,” kata Om Tom, masyarakat asli Semau.

Lebih lanjut pria yang berprofesi sebagai petani ini menyebutkan bahwa ada banyak mistis dengan berbagai bentuknya yang bisa dipilih di Semau. “Supaya jangan salah kaprah, paling tidak harus mengenal orang di sana, guide untuk tahu mana yang kita butuhkan.”

Sumber : http://life.viva.co.id/news/read/859401-selain-cerita-mistis-pulau-semau-juga-punya-keindahan-alam-berita

Menenun Asa Melalui Tradisi Kain Tenun Tradisional

Muhammad Meisa, Majalah Kartini | 16/03/2016 13:30

MajalahKartini.co.id – Tradisi menenun telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi keluarga bagi masyarakat Desa Biboki, Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Barat (NTT). Salah satu perintis industri tenun di desa tersebut, Yovita Meta Bastian bercerita bahwa keahlian menenun para perempuan di desanya terus diturunkan kepada para generasi muda.

Saat ini, ia bersama masyarakat Biboki mengajarkan kembali keterampilan menenun kepada anak-anak sekolah dan mengenalkan arti tenun bagi masyarakat setempat. “Dari hasil menenun, anak-anak mendapatkan beasiswa untuk meneruskan sekolahnya,” kata Yovita saat menghadiri acara Cerita Tenun Tangan bertema ‘Weaving for Life’ di Bentara Budaya Jakarta, Senin (15/3).

Sebelumnya, Yovita sempat merasakan kekhawatiran tentang tradisi menenun yang semakin terancam oleh modernisasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Karena alasan itu pula, ia mendirikan Yayasan Tafean Pah yang berarti rumah dunia untuk mengorganisir para penenun dan melestarikan kearifan lokal masyarakat di lingkungan tempatnya tinggal.

Diawali dengan delapan penenun, kini Tafean Pah telah berkembang pesat dan melibatkan sekitar 400 penenun perempuan yang berasal dari 13 desa. Sementara sisanya terlibat di luar sektor industry tenun seperti pertanian, peternakan, dan industri kerajinan rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan.

http://majalahkartini.co.id/berita/menenun-asa-melalui-tradisi-kain-tenun-tradisional

PENDOKUMENTASIAN MASYARAKAT ADAT PENTING DILAKUKAN

LOMBOK, BL- Penyelesaian identifikasi dan pendokumentasian masyarakat adat menjadi penting untuk dilakukan, seiring semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dari negara dan makin masifnya pembukaan lahan oleh perkebunan besar dan kegiatan pertambangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasmita Widodo, Koordinator Working Group Indigenous Indonesia-People Indonesia (WGII) dalam Konferensi Pers ICCA South East Asia Knowledge Sharing Capacity Building Event di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Jum’at, 21 Agustus 2015.

“Saat ini WGII sedang melengkapi dokumentasi dan pemetaan wilayah adat-lokal. Tantangan terbesarnya tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah masyarakat adat-lokal. Harapannya, WGII dapat menjadi simpul jaringan gerakan pelestarian alam dan kearifan lokal yang ada di Indonesia,” kata Kasmita melalui siaran persnya yang diterima Beritalingkungan.com.

Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam melestarikan alam dan wilayahnya. Masyarakat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan misalnya, telah mempraktekan Borong Karamaka dari generasi ke generasi. Masyarakat Haruku di Maluku mempraktekan Sasi dalam memantau pertumbuhan ikan lompa, untuk memastikan ketersediaan saat waktu panen tiba dan sekaligus memastikan regenerasi populasi ikan lompa. Masyarakat Dayak Kenyah di Malinau, Kalimantan Utara yang melindungi kawasan hutan dan daerah aliran sungai dalam bentuk Tana Ulen.

“Di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9/2006 Lombok Timur dan No. 10/2006 yang mengatur pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat local. Perda ini juga dikenal dengan awig-awig pendekatan adat dan partisipatif untuk pengelolaan sumber daya,” ujar Amin Abdullah, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN) Lombok. “Namun penerapan awig-awig ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat agar tradisi melaut yang arif tetap lestari,” tambah Amin.

Pentingnya pengakuan dan dukungan Negara dalam identifikasi masyarakat adat dan kebutuhannya juga dirasakan oleh oleh partisan dari Negara lain, Filiphina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Timor Leste dan Taiwan. Di Vietnam, saat ini mereka juga akan membentuk Working Group dan akan melakukan identifikasi tantangan masyarakat adat di Vietnam.

Di Sabah, Malaysia, sudah melangkah lebih maju. Mereka akan mengadakan pertemuan semua stakeholder yang terkait seperti LSM, Pemerintahan, Donor dan Komunitas adat untuk membentuk suatu Kelompok kerja. “Selain target membentuk suatu working group, tujuan kami adalah ingin menjunjung kembali kearifan lokal yang ada di Malaysia,” ungkap Gordon John Thomas dari PACOS Trust yang selama ini aktif mendampingin masyarakat adat di Sabah, Malaysia.

Salah satu kearifan lokal masyarakat adat di Sabah, Malaysia adalah Tagal atau peraturan lokal. Tagal Sungai misalnya, berisi aturan adat dalam mengambil ikan. Mereka memiliki zona-zona yang berbeda dalam menangkap ikan di sungai. Setiap zona mempunyai aturan penangkapan yang berbeda-beda sesuai dengan ikan-ikan yang dilindungi. Zona merah adalah wilayah sungai dimana ikan-ikannya harus dilindungi, dan hanya boleh mengambil ikan dalam jangka waktu tertentu untuk dikonsumsi. Zona kuning dan hijau merupakan zona bahaya untuk menangkap ikan dari jenis yang lainnya.
Melihat tantangan ini, ICCA Consortiom hadir untuk menguatkan kearifan lokal di semua Negara anggota. Dalam kegiatan ini hadir pula Terence Hay-Edie, Programme Manager GSI Support UNDP GEF SGP. Global Support Initiative atau GSI merupakan kolaborasi inisiatif yang didukung oleh UNDP GEF SGP, Kementerian Lingkungan Jerman (BMU), ICCA Consortium, IUCN dan UNEP WCMC Mendukung ICCA serta promosi keefektifannya melalui peningkatan kapasitas ICCA Consortium. “Kami melihat banyaknya potensi sumber daya alam dan budaya yang tinggi di Indonesia. Senang sekali dalam kegiatan ini kita saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang masyarakat adat di Asia Tenggara terutama di Indonesia yang perlu digali dan didukung,” tutup
Terence Hay-Edie.

http://www.beritalingkungan.com/2015/08/pendokumentasian-masyarakat-adat.html

Belajar Konservasi Dari Masyarakat Adat Se-Asia. Seperti Apa Itu?

Masyarakat adat Ammatoa Kajang di Sulawesi Selatan dikenal karena konsistensinya untuk mempertahankan tradisi leluhur. Mereka menolak modernitas, tanpa listrik, jalan beraspal dan kemewahan lainnya. Mereka mempertahankan kawasan hutan mereka seluas 374 hektar tetap alami tak tersentuh. Tabu dimasuki kecuali untuk kebutuhan ritual utama mereka.

Kawasan Ammatoa Kajang hanyalah satu dari sekian kawasan hutan yang tetap dijaga kelestariannya oleh masyarakat lokal, yang disebut wilayah dan perbatasan komunitas terkonservasi milik masyarakat adat (Indigeneous People’s Community Conserved Area and Territories/ICCA). Sejak 2011, sebuah kelompok kerja ICCA yang disebut Working Group ICCAs Indonesia (WGII) terbentuk di Indonesia, beranggotakan beberapa lembaga antara lain PUSAKA, JKPP, NTFP-EP, AMAN, WWF Indonesia, HuMa, WALHI, BRWA, KIARA dan Sawit Watch.

ICCA sendiri sebenarnya merupakan sebuah inisiatif global di 26 negara. Di tingkat Asia Tenggara, selain Indonesia sejumlah negara juga sedang mendorong pendokumentasian ICCA, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Timor Leste, plus Taiwan.

Kenapa masyarakat adat perlu didorong untuk konservasi kawasan?

Menurut Taghi Farvar, Presiden ICCA, masyarakat adat kini sedang terusir dari tanahnya sendiri, padahal mereka sebenarnya memiliki peran yang besar untuk menjaga kelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati.

“Dengan mempertahankan masyarakat adat di wilayahnya, maka mereka akan mempertahankan alam dan menjaga keanekaragaman hayati,” ungkapnya pada Workshop Berbagi Pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas ICCA tingkat Regional, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (18/08/2015).

Di Indonesia, menurut Taghi, hingga saat ini, setelah 70 tahun merdeka, tetap saja ada masyarakat adat banyak yang kehilangan tanah mereka. “Dari 1.128 komunitas adat yang ada, sebagian besar belum memperoleh hak-haknya komunal mereka.”Masyarakat gelar ritual adat, mensyukuri anugerah Tuhan, akan alam. Masyarakat pun wajib untuk menjaga alam hingga tidak rusak. Foto: Formada NTT

Kondisi yang sama juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dari hasil presentasi yang disampaikan oleh perwakilan Negara seperti di Filipina, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Taiwan, hampir semuanya membahas bagaimana semakin tergusurnya masyarakat adat dari wilayahnya, baik oleh negara ataupun perusahaan-perusahaan. Padahal masyarakat adat mampu menjadi penjaga  keanekaragaman hayati di hutan di wilayah mereka tinggal.

Seperti yang terjadi di Filipina, mereka  kehilangan tanah karena kepentingan pribadi dan industri ekstraktif karena belum bisa menghadapi pihak swasta atau perusahaan asing yang terkadang didukung oleh pemerintah pusat.

“ICCA adalah pilihan yang paling layak untuk konservasi alam, keberlanjutan mata pencaharian, pemerataan manfaat sosial ekonomi dan pelestarian nilai-nilai budaya dan identitas lokal di Filipina,” ujar Masli Quilaman, Director IV National Commision on Indigeneous People Philipines.

Menurutnya, kebijakan pasar yang didorong pemerintah melalui industri ekstraktif skala besar merusak integritas ICCA.

Contoh lain, kisah keberhasilan masyarakat adat dalam hal konservasi disampaikan oleh Temenggung Grip dari Suku Rimba, yang tinggal di hutan Taman Bukit Dua Belas, Jambi. “Suku Rimba sangat bergantung dengan alam, terutama hutan,” katanya.

Suku Rimba menjaga hutan dan lingkungan tempat mereka tinggal dengan   beberapa peraturan yang harus ditaati masyarakatnya dan pendatang di hutan Bukit Dua Belas. Pelanggaran seperti penebangan pohon keramat, dihukum denda dengan kain adat. “Larangan dan denda ini dibuat semata-mata untuk menjaga ekosistem kita,” katanya.

Sutej Hugu, peserta dari Taiwan memaparkan bahwa di Taiwan ada peraturan tertentu untuk konservasi alam, seperti aturan larangan konsumsi jenis ikan tertentu. “Hal ini  diberlakukan untuk menjaga ekosistem laut menjadi terjaga, karena tidak semua ikan yang kami miliki di laut dikonsumsi,” kata Sutej.

Catharina Dwihastarini, Koordinator Nasional Global Environment Facility Small Grant Programme (GEF SGP) di Indonesia, menjelaskan bahwa tujuan inisiatif ICCA ini adalah meningkatkan kapasitas tentang ICCA di Indonesia dan Asia Tenggara lainnya, untuk mendorong refleksi kolektif dan berbagi tentang isu-isu kunci, peluang dan ancaman atau masalah untuk pengakuan ICCA dan dukungan dalam kebijakan dan praktek.

“Tujuan utamanya adalah mendorong pengakuan dan dukungan pada ICCA dan promosi efektivitas mereka melalui peningkatan kapasitas, setidaknya terdapat 26 negara percontohan. Di Asia Tenggara, daerah percontohan termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam,” ungkap Catharina.

ICCA semakin diakui sebagai cara masyarakat adat dan masyarakat lokal, dalam mengamankan hak kolektif dan tanggung jawab ke lahan mereka, air dan sumber daya alam dan menumbuhkan kecintaan terhadap pengetahuan tradisional

“Di tempat terjadi eksploitasi besar-besaran pada sumber daya alam dan konservasi, Masyarakat adat banyak yang melakukan peningkatan kerjasama dengan pemerintah untuk pengembangan sumber daya alam secara langsung. Hal yang menarik adalah pengetahuan adat, kearifan lokal lembaga dan keterlibatan antara mitra-mitra. ICCA adalah kesempatan dalam konservasi agar lebih adil dan efektif,” katanya.

ICCA sendiri pertama yang diadakan di Indonesia adalah di Bogor bulan Oktober 2011, melalui pendokumentasian ICCA di sejumlah daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Lombok, Kepulauan Maluku dan Papua.

Kasmita Widodo, Koordinator WGII, yang juga koordinator Badan Registrasi Wilayah (BRWA) menyatakan bahwa dokumentasi ICCA ini adalah langkah pertama menuju pendaftaran penuh dari tanah adat di Indonesia dan pengakuan dan integrasi dalam rencana tata ruang provinsi dan kabupaten.

Di Indonesia, terdapat sejumlah mitra-mitra GEF SGP Indonesia yang sudah melakukan kegiatan konservasi ICCA, antara lain Lembaga Pusat Penelitian dan Pembinaan Masyarakat Mandiri Bumigora (LP3MMM Bumigora), yang dari 2009 mereka membangun desa produktif di Dusun Kumbi, Desa Lebah Sempage melalui konservasi DAS Ahli dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Upaya yang dilakukan Bumigora ini, menurut Catharina, karena melihat semakin padatnya penduduk di kawanan hutan di sekitar DAS (Daerah Aliran Sungai) yang merupakan hutan lindung yang pemanfaatannya sangat terbatas karena peruntukannya diutamakan untuk saja lingkungan dan konservasi.

“Hal ini menyebabkan masyarakat masyarakat sangat tergantung pada kawasan hutan sebagai. Maka Bumigora mendorong masyarakat sekitar DAS Jangkok, yaitu Desa Pakuan dan Lembah Sempage, untuk mengelola tanaman yang produktif seperti bambu, ketak, lombos, coklat, kopi dan madu,” tambah Catharina.

Selain itu, ada juga Walhi NTB yang berhasil mendampingi komunitas di desa Aik Berik, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah NTB melalui pengelolaan hasil hutan bukan kayu untuk produk makanan olahan.

Murdani, aktivis Walhi NTB, menjelaskan bahwa hal yang mendorong pihaknya melakukan pendampingan masyarakat ini karena kondisi daerah Air Berik yang berada dalam ancaman erosi akibat faktor iklim, topografi , tanah, tanaman dan pengelolaan lahan yang buruk, serta adanya konversi hutan menjadi agroforestry sebesar 24% dari luas hutan alami, dalam kurun waktu 9 tahun terakhir.

Di Lombok Timur juga ada lembaga diakui memiliki kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat lokal melalui Peraturan Daerah Nomor 9/2006 Lombok Timur dan No. 10/2006. Peraturan ini dikenal dengan naman awig-awig, adalah pendekatan adat dan partisipatif untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Amin Abdullah, Direktur Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (LPSDN), sebuah kelompok lokal nelayan di Teluk Jor, yang menciptakan awig-awig sebagai peraturan tradisional untuk perikanan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya pesisir.

“Sebagai strategi co-manajemen perikanan, awig-awig masih membutuhkan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat dan kerjasama untuk tradisi laut kita menjadi layak dan untuk konservasi dan penghidupan yang berkelanjutan bagi nelayan lokal untuk berkembang,” ungkap Amin.

Inisiasi konsorsium ICCA ini resmi didirikan pada Kongres Konservasi Dunia ke-4 di Barcelona, Spanyol, pada Oktober 2008. Mereka menyepakati program yang lebih luas dengan memberikan dukungan awal dan stimulus yang mendekatkan pada tujuan ICCA secara umum.

“Inisiasi yang dihasilkan ICCA akan dipromosikan secara lokal, nasional, regional dan internasional,” tandas Catharina.

Kegiatan ini sendiri berlangsung selama enam hari, 17-22 Agustus 2015, di Hotel Lombok Raya, yang diselenggarakan oleh Kelompok Kerja ICCA Indonesia (WGII), UNDP GEF SGP, Konsorsium ICCA, dengan bantuan keuangan tambahan dari WWF Indonesia.

http://www.mongabay.co.id/2015/08/25/belajar-konservasi-dari-masyarakat-adat-se-asia-seperti-apa-itu/

Press Release ICCA South East Asia Knowledge Sharing and Capacity Building Event 18-22 Agustus 2015 Hotel Lombok Garden, Lombok

Forum Penyatuan Pengalaman dan Pengetahuan Masyarakat Adat Se-Asia Tenggara.

Lombok, 17 Agustus 2015 –  Lebih dari 60  Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Asia Tenggara – garda terdepan penjaga keanekaragaman hayati dunia- akan berpartisipasi aktif berbagi pengalaman dan pengetahuan pada kegiatan akbar ICCAs (Indigenoues People’s Community Conserved Area and Territories/ Wilayah dan Perbatasan Komunitas Terkonservasi milik Masyarakat Adat  ) South East Asia Knowledge Sharing and Capaciity Building, yang dilakukan pada 18-22 Agustus 2015, di hotel Lombok Raya, Mataram.

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sudah ribuan tahun menjadi penjaga keanekaragaman hayati, budaya, pelestari lingkungan dan juga sumber segala kearifan lokal tentang hidup yang harusnya berharmoni dengan alam. Merekalah sesungguhnya garda terdepan keselamatan planet bumi kita. Namun hak-hak mereka banyak yang belum diakui, hingga memasuki era Millenium pun. Di bumi ini keberadaan mereka selalu dikalahkan oleh negara atas nama pembangunan. Padahal jika mereka didukung, dan hak-hak mereka diakui, peran mereka atas keselamatan masa depan bumi juga semakin besar. Ketika isu-isu ini dibicarakan maka kita membicarakan ICCA yang dimaksud.

ICCA adalah  asosiasi internasional yang didedikasikan untuk mempromosikan adanya pengakuan dan dukungan hak-hak untuk Masyarakat Adat/Asli dan Komunitas Lokal atas tanah dan wilayah yang dilindungi.

“Di tempat terjadi eksploitasi besar-besaran pada sumber daya alam dan konservasi, Masyarakat adat banyak yang melakukan peningkatan kerjasama dengan pemerintahan untuk pengembangan sumber daya alam secara langsung, yang menarik adalah pengetahuan adat, kearifan lokal lembaga dan keterlibatan antara mitra-mitra. ICCAs adalah kesempatan dalam konservasi agar lebih adil dan efektif. Karena itulah di sini kami berkumpul,” kata Penyelenggara kegiatan ini, yang juga Koordinator GEF-SGP Indonesia, Catharina Dwihastarini.

Ada beberapa ICCA di Indonesia yang sudah melakukan banyak hal untuk keselamatan alam. Salah satunya yang dilakukan Lembaga Pusat Penelitian dan Pembinaan Masyarakat Mandiri Bumi Gora (LP3MMM Bumigora), Mataram, Lombok. Sejak 2009 mereka membangun desa produktif di Dusun Kumbi, Desa Kumbi, Desa Lebah Sempage melalui konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai). Bumigora mendorong masyarakat sekitar DAS Jangkok (Desa Pakuan dan Lembah Sempage) untuk mengelola tanaman yang produktif seperti bambu, ketak, lombos, coklat, kopi dan madu.

Selain itu, ada Walhi NTB yang berhasil mendampingi komunitas di desa Aik Berik, kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah NTB dengan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam bentuk makanan olahan. Hal yang mendorong Walhi NTB adalah di daerah Air Berik itu sudah terjadi bahaya erosi yang dipengaruhi faktor iklim, topografi , tanah, tanaman dan pengelolaan lahan yang buruk dan luasan hutan

alam yang terkonversi menjadi agroforestry sebesar 24% dari luas hutan alami yang ada dalam kurun waktu 9 tahun.

Di Lombok Timur juga ada lembaga diakui memiliki kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat lokal melalui Peraturan Daerah Nomor 9/2006 Lombok Timur dan No. 10/2006. Peraturan ini dikenal sebagai “awig-awig” – sebuah pendekatan adat dan partisipatif untuk pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Adalah Amin Abdullah, pemimpin LPSDN – , sebuah kelompok lokal nelayan di Teluk Jor, yang menciptakan  awig-awig sebagai peraturan tradisional untuk perikanan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya pesisir.

“Sebagai strategi co-manajemen perikanan, awig-awig masih membutuhkan dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat dan kerjasama untuk tradisi laut kita menjadi layak dan untuk konservasi dan penghidupan yang berkelanjutan bagi nelayan lokal untuk berkembang,” ujar Abdullah.

Selain di Indonesia, ada Wakil dari ICCA Consortium di Filipina yaitu PAFID (Phillippine Association for Intercultural Development (PAFID).  Dave de Vera, Executive Director PAFID juga akan hadir dan berbagi cerita bagaimana PAFID membantu mengidentifikasi wilayah masyarakat adat dan menyediakan habitat untuk hewan dan tumbuhan liar di sekitar wilayah masyarakat adat di lahan kritis agar mereka bisa hidup berkelanjutan. “ICCA di Filiphina juga menjaga dan meyakinkan aman dari sumber penggasilan dari segala entuk dari alam.” ujar Dave de Vera.

Acara ini didukung dari  Initiative ICCA Global, atau GSI, yang merupakan inisiatif kolaboratif yang didukung oleh UNDP GEF-SGP, Kementerian Jerman Lingkungan Hidup (BMU), Konsorsium ICCA, IUCN dan UNEP-WCMC Dengan tujuan utama untuk mendorong pengakuan dan dukungan pada ICCA dan promosi efektivitas mereka melalui peningkatan kapasitas  ditingkatkan setidaknya 26 negara percontohan. Di Asia Tenggara, daerah percontohan termasuk Indonesia, Filipina, Malaysia dan Vietnam,” Ujar Catharina Dwihastarini, Koordinator Nasional Global Environment Facility Small Grant Programme (GEF SGP-) di Indonesia.

Kegiatan Regional ICCA Knowledge Sharing and Capacity Building Event ini rencananya akan dihadiri perwakilan dari Pemerintahan Daerah Mataram, Direktur Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Wakil Kementrian Kelautan dan Perikanan, Wakil Direktur Kelautan untuk Jaringan, Data dan Informasi Konservasi dan Direktorat Kelautan juga Pulau-Pulau Kecil. Kegiatan ini juga hanya pertemuan dan workshop semata, tetapi 4 Negara ini (Filiphina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam) akan berbagi pengalaman ICCA di Negara masing-masing. Mereka juga akan melakukan kunjungan lapangan di Lombok Timur di lokasi Awig Awig, Jerowaru LPSDN di hari ketiga Acara untuk melakukan studi banding untuk kerja kelompok dan mengambil pembelajaran di keempat Negara yang hadir dan ICCA Consortium. (*)

Kontak Media : Meinar : 0856 734 1172. Email : meinar@sgp-indonesia

Kontak Substansial Kegiatan dan makna :

Catharina Dwihastarini (Koordinator Nasional GEF-SGP) : dwihastarini@sgp-indonesia.org

News Letter Bulan Juni 2014

Di news letter edisi bulan Juni 2014 ini, banyak kegiatan mitra yang menarik dan ada 2 cerita yang dituliskan oleh teman-teman dari Greeneration Indonesia dan Ciliwung Merdeka. Kedua lembaga ini mempunyai persamaan adalah lembaga yang didorong oleh semangat anak-anak muda. Kegiatan mereka juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik dengan cara yang berbeda. Semoga berguna :) ). Selamat mendownload newsletter ini dengan menggunakan link dibawah ini.

News Letter GEF SGP Indonesia Edisi Juni 2014 (509)

News Letter GEF SGP Indonesia Edisi Mei 2014

Mulai Bulan Mei 2014 ini, GEF SGP Indonesia akan mengeluarkan newsletter setiap bulannya. Newsletter ini akan berisi berita-berita dan update kegiatan terbaru dari mitra-mitra SGP Indonesia, dan mereka akan menuliskannya sendiri. Selain itu, ada pula update kegiatan terbaru dari Sekretariat GEF SGP Indonesia. Semoga berguna :) ). Selamat mendownload newsletter ini dengan menggunakan link dibawah ini.

Mei2014_Publication GEF SGP Indonesia Newsletter