Kulonprogo (KRjogja.com) – Biogas memiliki potensi kelebihan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan lingkungan idup. Lewat biogas pula masyarakat bisa Mandiri dan berwawasan masa depan untuk kemajuan bangsa. Karena itu biogas hendaknya dikembangkan sehingga menjadi energy alternative.

“Pengembangan energy berbasis pemberdayaan menuju ketahanan energy dan pangan pada rumah tangga petani memang sedang kami populerkan dan disosialisasikan sehingga menjadi sumber energy alternative yang ramah lingkungan,” kata Direktur Eksekutif Yaperindo Bambang Suwignyo PhD di Kulonprogo, Selasa (27/4).

Dijelaskan, karena biogas sebagai sumber energy alternative tandas alumnus University of the Philippines Los Banos (UPBL) Bidang Peternakan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup ini maka program biogas dan pemberdayaan masyarakat yang Mandiri berwaasan masa depan demi kemajuan bangsa perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Untuk keberlanjutan program tersebut tentunya ada hal lain yang mesti diperhatikan. Sebab keberadaan suatu program selalu didukung oleh aspek sumber dana dan sumber daya. “Untuk sumber dana saya rasa sekarang boleh dikatakan banyak institusi maupun kelompok-kelompok masyarakat yang tertarik mengembangkan biogas. Sehingga sektor swasta maupun instansi pemerintah berani mengalokasikan anggaran untuk program biogas,” tandasnya.

Pemkab Kulonprogo sendiri telah mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk pembiayaan pembangunan unit-unit biogas. Begitu pula halnya dengan Yaperindo sudah sejak tahun 2005 telah mengembangkan biogas dalam berbagai aspek pemberdayaan.

“Artinya dibidang pendanaan untuk saat ini bisa dikatakan bukan persoalan pokok lagi. Karena banyak kelompok masyarakat yang siap membantu mengembangkan program ini. Seperti yang dilakukan kelompok binaan Yaperindo, Makmur Lestari di Desa Glagah, kelompok ini telah membuat program arisa biogas sebagai bentuk upaya keberlanjutan program,” terang Bambang. (Rul)

(http://www.krjogja.com/news/detail/30434/Memasyarakatkan.Biogas.Sebagai.Energi.Alternatif.html)

“Ketika biogas dikaitkan dengan ketersediaan energy nasional, maka peran biogas menajdi sangat strategis dan memiliki nilai investasi bagi anak cucu kita,” kata Direktur Eksekutif Yaperindo Bambang Suwignyo PhD di depan anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Setya Laras di Pedukuhan Girinyono Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih, belum lama ini.

Pelatihan energy terbarukan yang diwarnai dengan pembentukan kader biogas tersebut selain diikuti oleh 25 anggota KWT Setya Laras juga dihadiri 5 orang kader biogas, petugas Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian serta Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo.

Menurut dosen Fakultas Peternakan UGM ini, salah satu peran strategis biogas adalah ketika terjadi krisis energi akibat meningkatnya pertumbuhan manusia dan bertambahnya permintaan atau konsumsi BBM seiring terbatasnya cadangan minyak. Sementara BBM merupakan sumber energi yang tidak terbarukan.

“Realita yang harus dihadapi, ketika persediaan BBM habis akibat meningkatnya permintaan BBM maka yang terjadi adalah krisis ekonomi. Saat ini kondisi tersebut memang belum terjadi , karena segalanya masih ada. Tapi kita tidak boleh terbuai dengan kondisi sekarang. Masyarakat utamanya para orang tua perlu memikirkan anak cucu sehingga ketersediaan energi mereka tercukupi,” tandasnya seraya mengingatkan bahwa untuk menghindari krisis energi, pemanfaatan energi alternative seperti energy hijau harus betul-betul dikembangkan.

Salah satu sumber energy alternative yang dihasilkan teknologi tepat guna denga pola pembuatan yang sederhana dan cocok dikembangkan di daerah pedesaan adalah biogas. Teknologi yang memproses bio atau bio massa di dalam alat kedap udara yang disebut digester ini memanfaatkan limbah baik limbah kotoran ternak dan manusia, jerami, sekam dan daun-daunan sisa sayuran membentuk gas methan (CH4) akibat proses fermentasi secara anaerobic (tanpa udara) oleh bakteri methan atau disebut juga bakteri anaerobic dan bakteri biogas yang mengurangi sampah-sampah yang banyak mengandung bahan organic (biomassa).

“Gas methan (CH4) itu kalau dibakar akan menghasilkan energy panas seperti halnya gas elpiji,” terangnya seraya menambahkan secara ilmiah yang membedakan keduanya adalah gas methan mempunyai satu atom C sedangkan elpiji lebih banyak.

Efek Berantai

Bambang Suwignyo berharap, melalui pengembangan biogas maka selain terjadinya efek berantai dari siklus biomassa (Pengolahan sumber daya alam lokal), tetapi juga efek berantai dari suatu siklus ekonomi. “Penggunaan bahan bakar nabati atau biofuel sebesar 10 persen saja pada tahun 2010 maka kita akan menghembat biaya impor BBM US$ 10 miliar dan akan menambah devisa,” jelasnya.

Dengan biogas masyarakat juga akan termotivasi untuk melakukan hidup dengan pola organic dan peduli lingkungan hijau. “Karena masyarakat memelihara ternak, memanfaatkan pupuk dari kotoran untuk lahan, memelihara tanaman untuk pangan manusia dan sisa limbahnya untuk pakan ternak,” tandasnya.

Selain hemat dan mampu mengatas krisis energy, biogas juga dinilai praktis. Alasannya, dengan membuat biodigester berkapasitas 9m3 untuk menghasilkan biogas dengan kapasitas efektif setara dengan 3 liter minyak tanah.

Media: “Kedaulatan Rakyat”, Hari Selasa, 4 Mei 2010, Kolom Kulonprogo

Temon (KR) – Guna mengembangkan biogas sebagai sumber energy alternative, Yaperindo menjadikan Kelompok Tani (Kelomtan) Makmur Lestari di Pedukuhan Kretek Desa Glagah Kecamatan Temon sebagai pilot project program biogas dan desa Mandiri Energi. Pembangunan pilot project tersebut dilakukan oleh para kader biogas dengan sumber dana berasal dari program GEF/SGP di bawah pendampingan atau pembinaan Yaperindo.

“Kami memang sedang mengoptimalkan kader biogas dalam mengkampanyekan biogas sebagai salah satu bentuk cinta bumi,” kata Direktur Eksekutif Yaperindo Dr. Bambang Suwignyo MP kepada KR di sela-sela pembanguan pilot project Biogas ‘3in1’  di Sekretariat Kelomtan Makmur Lestari, belum lama ini.

Dijelaskan Yaperindo sengaja memasyarakatkan biogas karena dengan program tersebut pihaknya telah ikut berupaya mengurangi emisi gas methane. “Kaitannya dengan global warming, pemakaian biogas mampu mengurangi pemanasan global, karena kekuatan biogas 21 kali lipat lebih besar dari pada gas karbon sebagai gas rumah kaca,” tandasnya di damping Ketua Kelomtan Makmur Lestari Jarwo dan Fasilitator Program Purwangto SPT serta pemanfaatan biogas ‘3in1’ Bambang Subagio.

Sedangkan terkait isu tahunan kenaikan harga BBM dan akan teradinya krisis energy, biogas dinilai mampu menghemat biaya rumah tangga dan hemat energy rumah tangga dalam rangka menuju hemat nasional. “Biogas merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi kenaikan BBM dan krisis energy,” kata Bambang.

Dikatakan, jika selama ini biogas yang ada di kelompok-kelompok tani memang telah difungsikan sebagai sumber energy bagi kompor gas untuk kegiatan masak memasak bagi rumah tangga petani , maka sekarang biogas telah dikembangkan menjadi energy alternative. “Kelompok tani kami bersama Yaperindo sekarang telah behasil menjadikan biogas sebagai sumber energy yang memiliki tiga fungsi yaitu kompor, diesel air dan generator listrik,” kata Jarwo yang menyebut produk tesebut sebagai Biogas ‘3in1’, belum lama ini.

Pada tahap awal peluncuran Biogas ‘3in1’ Bambang mengakui terdapat berbagai keterbatasan dan kelemahan sebagai pengganti BBM untuk menghidupkan diesel air dan generator listrik. “Kalau sebagai kompor gas boleh dikatakan sempurna,’ jelas Dosen UGM ini sambil menegaskan pihaknya akan berupaya keras dan berusaha cerdas mewujudkan biogas sebagai pengganti BBM.

Ke depan yaperindo bersama kelomtan binaannya dan fasilitator program berupaya agar biogas dalam kemasan tabung yang bisa bersifat mobile, flexible untuk berbagai kebutuhan di dalam rumah dan diluar rumah seperti sawah dan tegalan.

“Kami juga bertekad menjadikan biogas sebagai energy pembangkit generator listrik dengan daya minimal 1.000 watt dan akan dipasang lengkap dengan instalasi listrik di dalam rumah tangga sebagai pengganti sumbe listrik dari PLN,” tekadnya seraya menambahkan bahwa kalau salah satu atau kedua rencana tersebut terealisasi maka apa yang selama ini dirintis Yaperindo menjadikan desa Mandiri energy akan tercapai. (Rul)-k

Media: “Kedaulatan Rakyat”

Tanggal: Senin, 24 Mei 2010

Kolom: Kulonprogo

1. Kelompok Konservasi Kawasan Cot Lhee Sago (K3C): “Program Konservasi Dan Pengembangan Cadangan Pangan Alternatif”  (USD 18,000)

2. Lembaga Studi Kemasyarakatan dan Bina Bakat (LSKBB): “Pelestarian Tanaman Lokal Secara Terpadu dalam Rangka Pelestarian Hutan Rakyat Di Desa Tepi Bendungan Kedungombo” (USD 20,000)

3. LSM Sahabat Alam Indonesia: “Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Mangrove Di Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang” (USD 22,000)

4. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Sumber Makmur”: “Memulihkan Keanekaragaman Tanaman Hutan Di Kawasan Gunung Muria” (USD 12,000)

5. Gita Pertiwi: “Perencanaan Untuk Meningkatkan Keanekaragaman Sumber Protein Nabati Masyarakat Lewat Konservasi Tanaman Koro-koroan (Kacang-Kacangan Lokal) Di Lahan Kering” (USD 2,500)

6. KOSPIN “Perekonomian Masyarakat Tani” (PERMATA): “Perencanaan Bersama Penganekaragaman Tanaman Obat Di Bawah Tegakan Tanaman Cendana Pada Hutan Rakyat Di Desa Pingkuk, Pesido dan Cangkringan Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah” (USD 2,500)

7. Komunitas Tanam Untuk Kehidupan (TUK): “Perencanaan Bersama Pengelolaan Kelestarian Mata Air Senjoyo Melalui Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Penunjang Konservasi Air Dengan Melibatkan Generasi Muda Warga Sekitar Mata Air, Warga Sekitar Area Penangkap Air dan Warga Pengguna Mata Air” (USD 2,500)

8. Pengurus Pusat Serikat Tani merdeka (SeTAM): “Perencanaan Penyelamatan Lingkungan Berbasis Potensi Kearifan Dan Sumber Daya Lokal Dengan Strategi Lumbung Penghidup” (USD 2,500)

9. Yayasan PUSAKA: “Penguatan Konservasi Sumber-Sumber Air di Hulu DAS Brantas Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Jawa Timur” (USD 20,000)

10. Layar (Layanan Advokasi Rakyat Nusantara): “Mendorong Peran Serta Masyarakat Pesisir Demak, Kendal, dan Kota Semarang Dalam Kebijakan Pengelolaan Keanekaragaman Mangrove Di Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah” (USD 38,000)

11. Persepsi: “Penguatan Petani Hutan Rakyat Bersertifikat Lestari Dengan Pengkayaan Tanaman Kayu dan Umbi-Umbian Di DAS Bengawan Solo” (USD30,000)

Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia adalah program pendanaan lingkungan yang didukung oleh GEF dan dilaksanakan oleh UNDP mewakili lembaga-lembaga pelaksana GEF lainnya termasuk Bank Dunia dan UNEP.

Sekretariat Nasional GEF SGP Indonesia membuka undangan mengirimkan proposal dalam rangka pelaksanaan operasional GEF4 tahun 4 (2009-2010). Untuk tahun ini, GEF SGP Indonesia menerima alokasi pendanaan dari Resource Allocation Framework sebesar 711,000 US$ untuk mendukung inisiatif lembaga swadaya masyarakat, kelompok perempuan, lembaga masyarakat adat dan kelompok masyarakat lain untuk mengatasi tantangan lingkungan melalui upayakonservasi keragamaan hayati. Alokasi pendanaan ini ditujukan untuk tema konservasi keanekaragaman hayati.
Daerah geografis yang diutamakan adalah daerah dengan ekosistem kritis, termasuk dalam peta hot-spot Rencana Aksi Keragaman Hayati Indonesia di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan pulau-pulau kecil.

Dana hibah yang diberikan berkisar 2,000 $ – 50,000 $ untuk masa pelaksanaan maksimal 24 bulan. Mohon diperhatikan untuk kontribusi masyarakat dalam perencanaan biaya, baik itu berupa jasa (natura) atau dana yang digerakkan oleh masyarakat agar memenuhi syarat dana dampingan GEF SGP dengan perbandingan 1:1. Dana dampingan atau kontribusi dari pengaju proposal ini dimaksudkan untuk menekankan kemandirian dan memberikan jaminan keberlanjutan program. Hanya lembaga yang memiliki kontribusi dan swadaya yang akan diberi nilai lebih dalam proses seleksi.

GEF SGP Indonesia mendorong kemitraan langsung dengan masyarakat adat, kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam upaya menghadapi ancaman-ancaman ekologis sesuai dengan kriteria GEF. Program dana hibah kecil GEF SGP berusaha dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif untuk membuka akses kepada kelompok yang tidak fasih membaca dan menulis dengan pengajuan proposal video ataupun proposal tertulis dengan gambar (foto bersuara atau power point presentation) dalam bahasa daerah dengan rekomendasi penyusunan rencana program yang partisipatif dan menghormati kemampuan dan kearifan lokal. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas pendanaan kepada kelompok masyarakat dan lembaga swadaya yang sedang menghadapi tantangan ekologis dengan cara-cara dan teknologi yang inovatif, mandiri dan terjangkau melalui pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. GEF SGP Indonesia mendorong para pengaju proposal untuk mengajukan kegiatan yang mencakup issue perubahan iklim dalam analisa ancaman ekologis dan cara penanggulangan ancaman secara kolektif.

Sekretariat Nasional GEF SGP Indonesia mengundang organisasi kampung, kelompok masyarakat adat, kelompok perempuan dan LSM untuk mengirimkan konsep kegiatan dan proposal untuk alokasi dana hibah kecil tahun 2009-2010,terutama di daerah Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau kecil.

Tanggal terakhir penerimaan proposal adalah 8 Mei 2010. Mohon melihat format atau ketentuan proposal dengan baik, untuk melihat fokus area, kriteria, budget dan detail lainnya. Mohon melihat ke www.sgp-indonesia.org dan menyimak halaman selanjutnya untuk panduan lebih lengkap. Hanya lembaga yang terpilih dalam seleksi yang akan dihubungi untuk proses selanjutnya.

Mohon mengirimkan proposal dan atau berkomunikasi ke email ke : info@sgp-indonesia.org

Atau melalui pos:

Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia

d/a Yayasan Bina Usaha Lingkungan
Jl. Hang Lekir VIII no 1
Kebayoran Baru Jakarta 12120
Telepon 021 720 6125

NB: Kami tidak menerima telepon atau komunikasi langsung, mohon mengirimkan proposal via email atau pos. Terimakasih.

1. Greeneration Indonesia (GI) : “MAnajemen Sampah Untuk KeanekaRagaman hayaTi (Masukl RT)” (USD 30.000)

2.  Sokola : “Sekolah Ketahanan Hidup Untuk Kelestarian Ekosistem Di Dusun Wailago, Pulau Besar, Nusa Tenggara Timur” (US 15.000)

3. Yayasan Pandu Lestari : “Pemulihan Pohon Lontar Sebagai Tanaman Khas Wilayah Kepulauan Di Nusa Tengara Timur, Hubungannya Dengan Perkebunan Tanaman Pangan, Peternakan, Dan Sayuran Sebagai Sumber Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Keluarga” (USD 20.000)

4. Perkumpulan Jatak Masyarakat Tajur : “Pemberdayaan Petani Aren Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kelestarian Hutan Bukit Semahung” (USD 25.000)

5. Kelompok Subak Abian Sari Bogha : “Model Pengembangan Keanekaragaman Hayati Tanaman Upacara Dan Pangan Sebagai Upaya Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Tiga Desa Di Bali” (USD 25.000)

6. Yayasan Dian Tama : “Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan Pengrajin Melalui Pengembangan Livelihood Berbasis Hasil Hutan Non Kayu untuk Mendorong Pemanfaatan Ekologi Sumberdaya Lahan Rawa Gambut” (USD 20.000)

7. Mantasa : “Konservasi dan Pemanfaatan Tanaman Liar sebagai Alternatif Pangan dan Gizi serta Peningkatan Pendapatan Masyarakat” (USD 25.000)

8. Transformasi Hijau : “Jejak Transformasi Hijau Menyelamatkan Hutan Mangrove Jakarta” (USD 27.000)

9. Paguyuban Petani Aryo Blitar : “Program Konservasi Sumber Mata Air di Kawasan Lereng Kelud Kab Blitar Berbasis Budaya dan Ekonomi” (USD 27.000)

10. Santiri Foundation : “Pengembangan Ekowisata Berbasis Keanekaragaman Hayati Dan Sumberdaya Pesisir” (USD 35.000)

11. Yayasan Puter Indonesia : “Perlindungan Hak Kelola Ekosistem Gambut dan Peningkatan Tawar Komunitas: Mengembangkan Pola Produktivitas Lokal yang Bertanggung Jawab Secara Sosiologis dan Ekologis di Kab. Katingan dan Kab Kotawaringin, KalTeng” (USD 40.000)

Persoalan birokrasi dan karut-marut koordinasi antarlembaga negara memperlihatkan, target bauran energi sampai 5 persen dari penggunaan energi konvensional (bahan bakar fosil, termasuk batu bara) pada tahun 2025 hanyalah komitmen di atas kertas.

Sebenarnya, sejak tahun 2006, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah menargetkan kemandirian energi pada 2025. Namun, konsumsi energi Indonesia sampai sekarang masih didominasi bahan bakar fosil. Penggunaan minyak bumi sebagai energi primer masih sekitar 51,66 persen, gas bumi 28,57 persen, dan batu bara 15,34 persen. Dengan demikian, sulit pula membayangkan Indonesia bisa mencapai komitmen penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO) sebesar 26 persen pada tahun 2020, yang ditegaskan dalam Konferensi Para Pihak (COP)-15 mengenai Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark, pada akhir tahun 2009.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperlihatkan besarnya potensi energi terbarukan Indonesia. Dari tenaga air, tersedia potensi 75.670 megawatt (MW), kapasias terpasang 4.200 MW. Potensi energi panas bumi 27.000 MW, kapasitas terpasang 817 MW; potensi mikrohidro sekitar 457,75 MW, kapasitas terpasang 84 MW; potensi energi biomassa bahkan sangat besar, 49.810 MW, tetapi baru digunakan 302,40 MW. Semua itu belum termasuk potensi tenaga matahari dan panas bumi yang menurut perkiraan ESDM mencapai 40 persen dari cadangan dunia.

Melemahkan daya juang

Situasi karut-marut itu membuat Koordinator Nasional GEF-SGP (2002- 2009) Avi Mahaningtyas mempertanyakan komitmen lembaga-lembaga negara. Bukan pada target, tetapi terutama pada pemihakan dan dukungan bagi produser listrik mandiri yang sifatnya kerakyatan. ”Pemikiran itu tampaknya tidak pernah ada,” tegas Avi, ”Tidak ada petunjuk pelaksanaan yang jelas. Cara itu berpotensi melemahkanperjuangan rakyat, merebut hak-hak rakyat sebagai warga negara karena secara struktural terus dibuat lemah.”

Avi mengingatkan, seluruh kebijakan yang ada tidak tampak menyelesaikan persoalan keadilan dalam soal perubahan iklim. Persoalan energi tak pernah berdiri sendiri. Ada banyak hal terkait di dalamnya, khususnya soal sosial-ekonomi, termasuk kemandirian masyarakat dan masalah ekologis hampir tak pernah mendapat perhatian. Dia juga mengingatkan perbedaan pendekatan antara PLTMH yang bersifat kerakyatan dan yang dibangun korporasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial korporasi (CSR).

”Meski masyarakat sama- sama mendapat listrik, tetapi kepemilikannya berbeda,” sambung Avi. ”Malah bisa jadi, program itu dijual sebagai Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM). Yang untung korporasi lagi. Ini yang harus diwaspadai.”

Meskipun upaya-upaya masyarakat itu tampak kecil dan tak dianggap berarti, tetapi upaya mendukung kemandirian energi skala kecil ini sangat penting. ”Terutama untuk meningkatkan resiliensi dan kemampuan masyarakat secara langsung dalam menghadapi masalah dan dampak perubahan iklim. Jangan sampai masyarakat diproyekkan terus dan menjadi korban ganda dari dampak dan kebijakan pendanaan untuk menghadapinya.”

Pendekatan pembangkit tenaga listrik ramah lingkungan, menurut Tri Mumpuni dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka), lebih memenuhi syarat keadilan dan memberdayakan masyarakat secara politik. (MH)

(http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/01/0420018/bukan.sekadar.target)

Kompas, Kamis, 1 April 2010 | 04:20 WIB

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH Wotlemah memiliki
daya 20 kWh, mulai beroperasi tahun lalu, untuk memenuhi kebutuhan
warga, khususnya di Dusun Balekambang dan Biting. Dengan demikian,
Paguyuban Kalimaron memiliki dua PLTMH berdaya 45 kWh. Penghasilan
dari penjualan listrik ke PLN bertambah menjadi sekitar Rp 7 juta per bulan.

”Sebenarnya bisa lebih dari itu,” ujar Suroso yang juga Ketua Paguyuban
Kalimaron, ”Kalau PLN mau membeli listrik kami sesuai Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru.”
Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian
Tenaga Listrik oleh PLN dari Pembangkit yang Menggunakan Tenaga Listrik Terbarukan dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, maupun Swadaya Masyarakat itu ditandatangani tanggal 13 November 2009.

Melalui Peraturan Menteri No 31/2009 itu pemerintah menetapkan, harga pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan hingga 10 megawatt (MW) sebesar Rp 656 per kWh x F, jika terkoneksi pada tegangan menengah,
dan Rp 1.004 x F bila terkoneksi pada tegangan rendah. F bergantung pada variabel daerah, yakni faktor insentif sesuai lokasi pembelian listrik oleh PLN untuk wilayah Jawa dan Bali.

”Kami mencoba menegosiasi ulang dengan melibatkan pihak-pihak yang memfasilitasi,” ujar Suroso. ”Kami meminta harga listrik kami dinaikkan dari Rp 533 per kWh menjadi Rp 607,77 karena pembangkit kami terkoneksi pada tegangan menengah. Menurut kami, permintaan kenaikan ini tidak signifikan dibandingkan dengan ketentuan baru, tetapi PLN menolak.”

Tak berlaku mundur

Usulan kenaikan tarif yang diajukan dalam Permohonan Perpanjangan Jual Beli Tenaga Listrik PLTMH Kalimaron kepada PLN ditolak pada 22 Desember 2009. Pada Januari 2010, PKM kembali mengusulkan musyawarah, merujuk pada Peraturan Menteri ESDM yang baru. Karena tidak ada jawaban, pada awal Maret Suroso didampingi Direktur
Eksekutif Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) Agus Widiyanto menemui dua pejabat PLN Pusat di Jakarta. YBUL adalah penyelenggara Program Bantuan Hibah Kecil Dana Lingkungan Global (GEF-SGP) yang mendukung PKM.

”Kami mendapat jawaban peraturan itu tidak berlaku mundur, tidak diterapkan pada pembangkit independen yang sudah beroperasi,” ujar Agus yang tidak melihat ketentuan ”tak berlaku mundur” tercantum dalam Peraturan Menteri No 31/2009.

”Kalau ada kegiatan konstruksi baru pembangkit listrik skala kecil dan ada kenaikan anggaran, baru bisa dijadikan dasar menaikkan tarif beli PLN,” kata Agus. Situasi itu membingungkan bagi mereka di lapangan. ”Kami hanya ingin tahu persepsi PLN Pusat,” sambung Suroso yang dihubungi terpisah.

Oleh karena itu, sepulang dari Jakarta, menurut Suroso, PKM langsung melayangkan surat kepada Menteri ESDM untuk meminta penjelasan tentang penerapan Peraturan Menteri No 31/2009 itu. ”Kami sampaikan ada kerancuan dalam pelaksanaan. Surat itu kami tembuskan kepada bupati, gubernur, dan Dinas ESDM Provinsi untuk menjadi pembelajaran bersama,” ujar Suroso.(Maria Hartiningsih)

(http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/01/04204999/banyak.persoalan.tertinggal#)

Karena tidak mencukupi untuk pengembangan industri rumah, pada tahun 1999 warga Seloliman berencana menaikkan daya pembangkit listrik tenaga mikrohidro menjadi 25 kWh. Pada tahun itu juga mulai dirasakan pendekatan. Sebelumnya, masyarakat hanya pengguna dan PPLH yang mengelola, termasuk menanggung seluruh kerusakan. Hal itu dianggap tidak mendidik rakyat untuk mandiri.

Program Bantuan Hibah Kecil Dana Lingkungan Global (GEF-SGP), kemudian digunakan untuk menambah daya, sekaligus mengubah bentuk pengelolaan menjadi paguyuban, Paguyuban Kalimaron (PKM) dan mulai menjual sisa listrik ke PLN.

Itu berarti rakyat dilatih manajemen air, pemeliharaan alat, menghitung energi yang disalurkan serta biaya yang diperlukan karena mikrohidro dikelola swadaya. Kalau energi listrik sudah dialirkan dari rumah ke rumah, kegiatan ekonomi bisa dikembangkan.

”Rata-rata per bulan dapat Rp 5,5 juta- Rp 6 jutaan yang sangat penting untuk operasional PLTMH, dana konservasi, membantu infrastruktur dusun, membeli bibit pohon di daerah aliran sungai, dan upaya-upaya meningkatkan pendapatan warga dusun. Semua dikelola paguyuban,” jelas Suroso.
Jembatan di Dusun Janjing itu adalah salah satu sumbangannya. ”Sekarang anak-anak tidak harus menyeberang sungai karena sudah ada jembatan,” ujar Ma’sum, ”Kalau dulu musim banjir kami tidak bisa ke mana-mana, sekarang lebih leluasa.”

PKM juga memberi bantuan sapi tiga ekor kepada warga Desa Janjing yang sudah berkembang menjadi lima ekor. ”Sistemnya bagi hasil, 50 persen untuk PKM, 50 persen untuk warga Dusun Janjing. PKM memanfaatkan uang itu untuk membantu dusun lain lagi dengan pola sama,” sambung Suroso.

Karena kebutuhan listrik terus meningkat, PKM memaksimalkan pemanfaatan aliran air yang sudah digunakan oleh PLTMH Kalimaron dengan membangun PLTMH Wotlemah di Dusun Biting, yang kontur tanahnya sangat memungkinkan replikasi ini dan letaknya hanya sekitar 200 meter dari PLTMH Kalimaron. Pendanaan datang dari berbagai pihak, termasuk swadaya masyarakat. (MH)

(http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/01/04220597/wotlemah)